Mercusuar.co, Purbalingga –
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menegaskan walau di tengah keterbatasan anggaran penanganan infrastruktur di tahun 2024 tetap menjadi prioritas pembangunan, salahsatunya iyalah perbaikan jalan antara Desa Panican – jembatan Linggamas di Desa Kedungbeda, Kecamatan Kemangkon. Hal ini disampaikan Bupati Tiwi saat menghadiri dalam acara Amaliyah Syawal/ Halal Bihalal Pemkab Purbalingga bersama Aparatur Pemerintah se-Kecamatan Kemangkon, di Kantor Kecamatan Kemangkon, Kamis (11/5/2023).
“Untuk Kecamatan Kemangkon, Insyaallah jalan Linggamas – Panican ini sebagai penghubung Kabupaten Banyumas dengan Purbalingga sudah masuk dalam Bangub (Bantuan Gubernur) 2024. Jadi nanti di awal 2024 ini akan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Bupati Tiwi menyampaikan, selain melalui APBD, perbaikan infrastruktur juga diajukan melalui bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Tengah. Disamping itu untuk 2024, Bupati juga mengusulkan perbaikan jalan ke Kementerian PUPR agar masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres).
Selain itu, ia juga menyampaikan, dalam mengelola APBD tidak hanya infrastruktur saja yang diperhatikan. Akan tetapi, ada 20 sektor lain yang membutuhkan sentuhan, misalnya : pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan dan sebagainya.
Menurut Bupati Tiwi, kemampuan finansial Pemkab Purbalingga saat ini mengalami penurunan hingga lebih dari Rp 100 miliar dibanding sebelum Pandemi Covid-19. Ia meminta kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir untuk bisa mensosialisasikan kondisi ini kepada masyarakat agar dapat memahami.
“Kalau kita hanya membangun infrastruktur saja yang lain akan terabaikan, tentunya juga tidak mau hal itu terjadi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menginformasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, tahun ini diperuntukkan guna mengatasi kemiskinan dan pendidikan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan DAK khusus untuk infrastruktur.
“Kita di tahun 2023 ini tidak ada lagi DAK infrastruktur untuk seluruh kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Padahal sebelum-sebelumnya rutin diberikan,” terangnya.
Dijelaskan, tahun ini hanya 4 jenis DAK dari pemerintah pusat yaitu terkait pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Kebijakan tersebut menitikberatkan untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan.
“Jika mungkin ada aspirasi terkait infrastruktur yang belum ditindaklanjuti mohon bersabar. Akan tetapi semuanya sudah kami catat meski dalam tindak lanjutnya butuh proses, tidak semuanya diselesaikan dalam satu tahun anggaran,” pungkasnya.(Angga)
