MERCUSUAR.CO, Nganjuk – Beberapa desa di Kabupaten Nganjuk mengadopsi Program Pertamina Desa (Pertades) pada tahun 2021 dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa dan memudahkan warga desa yang tinggal jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Program ini dibiayai menggunakan dana desa dan diinisiasi oleh Tenaga Ahli (TA) pendamping Dana Desa Kabupaten Nganjuk di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nganjuk.
TA bekerja sama dengan PT Mutiara Teknologi Indonesia (MTI) untuk menyediakan sarana dan prasarana Pertades pada tahun 2021. Namun, hingga tahun 2024, program ini belum juga direalisasikan. Pemerintah Desa disarankan menggunakan dana desa yang dikelola oleh BUMDes untuk proyek ini, dengan harapan hasilnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
Menurut informasi dari beberapa Kepala Desa, PT MTI mengalami kendala internal yang menyebabkan keterlambatan realisasi program sejak tahun 2021. Salah satu desa yang terlibat adalah Desa Munung di Kecamatan Jatikalen. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Munung tidak berada di tempat, tetapi seorang staf desa mengonfirmasi bahwa program Pertades belum ada realisasi, meskipun sudah direncanakan sejak lama. Staf tersebut juga menunjukkan lokasi yang akan digunakan untuk Pertades.
Desa Jatikalen di Kecamatan Jatikalen juga mengalami masalah serupa. Kepala Desa Jatikalen, Imam, menyatakan bahwa pihaknya merasa dirugikan oleh program ini. “Kami sebagai Kepala Desa merasa dirugikan dan menjadi korban dengan program ini. Seharusnya Pemdes sudah bisa mendapatkan hasil dan menambah PAD, namun hingga tahun 2024 ini belum juga terealisasi,” ujarnya. Imam juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Kepala Desa Munung telah dua kali dipanggil oleh Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan terkait program ini.
Desa Ngepeh di Kecamatan Loceret juga mengikuti program Pertades. Kepala Desa Ngepeh menjelaskan bahwa sarana dan prasarana program tersebut dialihkan menjadi ruko karena desa sudah membayar sebesar Rp 25 juta kepada pihak ketiga, namun barang yang dijanjikan belum diterima. “Program Pertades ini sarprasnya dialihkan menjadi ruko, sebab desa sudah membayar kepada pihak ketiga sebesar Rp 25 juta, namun sampai sekarang belum ada barang yang saya terima. Bahkan belum lama ini pihak ketiga meminta pelunasan, namun saya tolak,” jelas Kepala Desa Ngepeh
Hingga berita ini diturunkan, belum ada aktivitas di lokasi Pertades, dan banyak pihak mempertanyakan kelanjutan program ini.
