MERCUSUAR, JAKARTA— Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 memutuskan untuk mengundurkan diri.
Alasan calon abdi negara itu mundur karena gaji kecil hingga penempatan yang jauh.
“Ada 1.967 (CPNS 2024) yang mengundurkan diri,” kata Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Zudan menjelaskan CPNS itu mundur imbas adanya skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah. CPNS itu semula tak lolos di pilihannya, lalu menjadi diterima di daerah lain karena formasi tersebut tidak ada pendaftar.
Ia mencontohkan ada CPNS dosen yang tidak diterima di Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej). Namun, ada formasi serupa dibuka di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nol pelamar.
“Maka, dua orang nilai terbaik secara sistem (dari CPNS dosen Sosiologi Unej) dikirim ke Universitas Nusa Cendana. Menjadi lulus (CPNS) karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong,” tuturnya.
Zudan mengatakan tidak hanya CPNS dosen yang mundur. Total, ada lima instansi atau calon abdi negara dari 5 kementerian/lembaga (K/L) yang paling banyak mengundurkan diri yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Lantas apa yang terjadi sebenarnya pada dunia CPNS yang sering disebut-sebut sebagai pekerjaan idaman sehingga banyak yang mundur?
Ekonom Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Shofie az Zahra mengatakan memang telah terjadi perubahan persepsi terkait dunia kerja terutama di kalangan generasi muda.
Dulu, menjadi PNS identik dengan stabilitas, jaminan pensiun, dan status sosial. Namun, kini banyak generasi muda yang lebih mengutamakan fleksibilitas kerja, peluang berkembang, dan kompensasi yang sebanding dengan beban kerja serta kualitas hidup.
“Penempatan di daerah terpencil tanpa dukungan fasilitas memadai, serta gaji awal yang dianggap tidak kompetitif dibanding sektor swasta atau startup digital, menjadi pendorong utama ketidaktertarikan ini,” katanya dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).
Fenomena ini, sambung Shofie, bisa menjadi aspek yang baik karena mencerminkan meningkatnya aspirasi dan ekspektasi profesional generasi muda yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, fenomena ini bisa menjadi tantangan bagaimana pemerintah bisa menarik generasi muda yang berkualitas baik untuk mau menjadi PNS.
Apalagi dengan keterbatasan dana APBN atau APBD, pekerjaan PNS akan sulit bersaing dengan pekerjaan di sektor swasta, khususnya di kota-kota besar.
Menyikapi kondisi itu, Shofie mengatakan pemerintah perlu mereformasi struktural dalam sistem manajemen CPNS.
Pemerintah harus memastikan bahwa sistem penempatan calon abdi negara tidak semata bersifat administratif, tetapi mempertimbangkan aspek insentif, pengembangan karier, dan kesiapan infrastruktur di daerah.
“Dengan insentif dan infrastruktur yang memadai, akan lebih mudah bagi ASN untuk pulang mengunjungi keluarga, sehingga dapat meminimalisasi resiko ASN yang mengundurkan diri karena penempatan jauh dan insentif yang tidak memadai,” katanya.
