Semarang, Mercusuar.co – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Tengah (Jateng) diharapkan terus memberantas tindakan pungli.
Karena hal itu akan mampu mengurangi biaya ekonomi yang kerap meninggi, akibat dugaan dikenakan pungli.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno saat mewakili Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam kegiatan Rakor Tim Saber Pungli di kantor Inspektorat Jateng, Kota Semarang, Kamis (19/12) sore.
“Kita hari ini mengadakan rapat koordinasi Tim Saber Pungli Jateng. Kita lebih mengevaluasi kegiatan tahun 2024. Dari hasil evaluasi, tentu saja muncul apa yang harus dilakukan dan perbaikan di tahun 2025. Kami sangat punya harapan besar dengan Tim Saber Pungli, karena pungli salah satu yang menyebabkan biaya ekonomi menjadi tinggi,” ungkapnya.
Jika bicara pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto sampai 8%, katanya, maka salah satu yang harus dilakukan adalah bagaimana membersihkan masalah pungli.
“Karena pungli menyebabkan biaya investasi menjadi mahal sehingga minat investor masuk ke Indonesia, dan masuk ke Jawa Tengah akan berkurang,” bebernya.
Sumarno menyebut, sementara ini yang harus diwaspadai adalah sektor pelayanan publik yang ada di pemerintahan, karena itu bagian dari program pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kalau bicara pungli, sebenarnya tidak hanya berhenti di sektor pemerintahan, tapi di sektor lain ada. Mungkin dari teman kepolisian, Satpol PP, dan sebagainya, untuk bisa mencegah terjadinya pungli di masrayakat. Karena tentu saja akan menambah biaya ekonomi yang tinggi di masyarakat,” terangnya.
Adapun perihal perizinan, kata Sekda, itu berarti bicara komitmen. Sumarno berpesan kepada bagian perizinan, untuk tanggung jawab dan menjaga amanah.
Sebab, bagian perizinan harus memudahkan masyarakat untuk bisa menjalankan usahanya di Jawa Tengah. Sehingga, apa yang dilakukan itu memang memfasilitasi mereka.
“Jadi tanggung jawab atau amanah yang di pundak mereka, adalah bagaimana masyarakat berusaha dengan mudah, dan usahanya berhasil dengan baik. Karena teman-teman perizinan di situ tidak cuma-cuma, atau sudah mendapat gaji dan tunjangan. Inilah yang harus ditunaikan gaji dan tunjangannya, dengan melayani masyarakat dengan baik. Sehingga, masyarakat bila mengajukan perizinan dan sebagainya itu bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Tentu saja, kata Sekda, mereka bisa berusaha di Jateng. Sebab, nanti tidak masalah investasinya saja, tapi juga ke depannya bisa membuka lapangan pekerjaan dan itu mengurangi pengangguran.
“Juga tentu saja ujungnya bisa menyejahterakan masyarakat Jateng,” pungkasnya.
