Mercusuar.co, SEMARANG – DPRD meminta Pemerintah Provinsi Jateng menggenjot pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengingat angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi.
“Selama pandemi Covid-19, banyak bermunculan kasus kemiskinan baru. DPRD Jateng meminta Pemprov dapat menggenjot pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat agar perekonomian Jateng tetap bertumbuh,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, dalam siaran pers, Senin (12/12).
Sukirman menilai kewirausahaan perlu digenjot di masyarakat untuk mengurangi pengangguran yang berdampak pada kemiskinan. Secara jumlah, angka kemiskinan di Jateng mencapai sekitar 4 juta orang atau sekitar 9%-11% sebelum kondisi pandemi. Dari angka itu, pemprov berupaya menurunkan angkanya 1 digit.
“Target itu disepakati DPRD, dengan program di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) menangani 1 desa binaan. Namun, saat muncul pandemi, ada pembatasan ruang gerak termasuk refocusing anggaran, baik OPD maupun DPRD,” tuturnya.
Dia menambahkan, angka pengangguran semakin tinggi karena sektor UMKM juga mengalami perlambatan ekonomi. Termasuk, banyaknya penutupan sejumlah perusahaan dan industri sehingga mendukung semakin tingginya angka pengangguran tersebut.
Selaian itu, lanjutnya, masih ditambah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang membatasi aktifitas ekonomi masyarakat. Otomatis, angka pengangguran meningkat dan penghasilan masyarakat turun.
“Jadi, selama setahun 2020 merupakan masa-masa sulit bagi UMKM dan pengusaha-pengusaha besar. Dari kondisi itulah, muncul kemiskinan baru. DPRD berharap target penurunan angka kemiskinan itu bisa direvisi akibat munculnya kemiskinan baru selama pandemi. Namun diyakini target itu tidak tercapai, mengingat masih adanya pandemi di sejumlah daerah,” ujarnya.
Sukirman menuturkan, akan mendukung program Pemerintah Provinsi Jateng untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit.
Untuk mengatasi kemiskinan, tutur Sukirman, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) antikemiskinan yang melakukan pendataan dan pengawasan warga miskin.
Satgas anti-kemiskinan sudah berjalan di beberapa daerah dengan menjangkau sampai tingkat masyarakat di RT/RW.
“Data yang diperoleh anggota satgas antikemiskinan akan saya sinkronkan agar penyelesaiannya bisa lebih optimal,” tuturnya.(sunu)
