MERCUSUAR.CO, Tegal – Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Maryuni mendukung Peralihan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Tegal segera direalisasikan.
“Peralihan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari diharapkan bisa lebih berkembang jauh lebih baik dan modern dan terpenting semakin menyejahterakan nelayan,” tutur Sri Wuryani seperti dilihat di laman dprd.jatengprov.go.id.
Sri Maryuni menambahkan, DPRD Jateng sangat mendukung jika sudah keputusan final untuk diambil alih, namun harus ada perhatian khusus bagi para pegawai dan masyarakat agar kesejahteraan mereka juga terjamin.
“Kami dari DPRD, akan sangat mendukung jika sudah final dikelola pusat dan mungkin PPP Tegalsari akan bisa berkembang jauh lebih baik dan modern, sehingga nanti proses transaksi di sektor perikanan Kota Tegal bisa lebih meningkat dari sebelumnya,” ujarnya saat mengunjungi (PPP) Tegalsari bersama rombangan Komisi B DPRD Jateng, Senin (2/10/2023).
Seperti diketahui, Peralihan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari segera direalisasikan, Penataan pengambilalihan akan dinaungi langsung Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP).
Aktivitas kapal di Pelabuhan tersebut sangat besar. Setiap harinya hampir 1.700 unit kapal bersandar di tempat itu, setiap hari 1.100 kapal yang melaut. Melihat kapasitas yang tidak memenuhi banyak kapal bersandar di Pelabuhan Umum milik Pelindo.
Faktor lahan dermaga juga menjadi salah satu pendorong peralihan dari pemerintah daerah ke provinsi. Karena dermaga yang sedang dibangun saat ini hanya bisa memuat 800 kapal, tentunya tidak bisa memenuhi jumlah kapal nelayan yang berlabuh setiap harinya.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha PPP Tegalsari, Nugroho Dandung menuturkan, adanya peralihan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat karena sudah tidak mampu melayani jumlah kapal yang bersandar di pelabuhan.
Selain itu, lanjutnya, keterbatasan pegawai juga salah satu faktor utama apalagi saat memasuki masa peak season tentunya harus ada skema penanganan yang pasti.
“Pada saat peak season jumlah kapal yang melaut sangat tinggi, terutama musim Lebaran, sedekah laut dan menjelang akhir tahun. Sudah pasti dermaga tidak sanggup melayani kapal yang bersandar. Sedangkan petugas pengawas sejumlah 10 orang per 10 kapal maka tentu akan kesulitan,” tuturnya.
Dengan peralihan ke tingkat pusat, menurutnya, baik sarana prasarana akan sangat mumpuni sehingga intensitas kapal yang bersandar dan melaut dapat terakomodasi secara penuh, mengingat jumlah nelayan cukup banyak.
Perjalanan ikan dari lautan sampai terhidang di meja makan rupanya tak segampang perkiraan. Butuh usaha yang tidak sedikit, mulai dari menyewa kapal, mengisinya dengan bahan bakar, menyiapkan perbekalan, memilih awak, menjaring di tengah lautan, lalu kembali dan membongkar muatan.
Setelahnya, masih harus lewat proses lelang, diangkut truk ekspedisi, kemudian dibawa ke pasar dan dijual eceran. Sedikitnya itu adalah gambaran yang bisa disaksikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tegalsari, Kota Tegal, yang masih kurang memadai.
Puluhan kapal berukuran sedang mendarat di pangkalan itu dan membongkar muatan. Butuh waktu 2-3 bulan bagi kapal untuk menjaring ikan sesuai targetnya. Sekali berangkat modalnya Rp800 juta sampai Rp1 miliar. Biaya itu untuk solar dan perbekalan, bahkan tidak jarang jika merapat untuk sandar, kapal pun harus mengantre lebih dulu, mengingat daya tamping dermaga terbatas.(anf)
