Percepatan Program Makan Bergizi Gratis, Kebutuhan Anggaran Capai Rp 25 Triliun per Bulan

WhatsApp Image 2025 03 04 at 09.38.26 ceb0cc52

Mercusuar.co, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran tersebut dibutuhkan guna memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025 sesuai arahan Presiden.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini pihaknya baru melayani 3 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan. Namun, jumlah tersebut akan melonjak signifikan seiring percepatan program.

“Jika pada 2025 melayani 82,9 juta penerima manfaat, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 25 triliun per bulan. Namun, anggaran yang tersedia pada 2025 sekitar Rp 71 triliun, sehingga tambahan anggaran akan dibutuhkan mulai September hingga Desember,” ujar Dadan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Senin (3/3) dikutip dari CNNIndonesia.

BGN menargetkan program MBG dapat melayani 6 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025 sebelum melonjak mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurut Dadan, percepatan ini membutuhkan rantai pasok yang kuat untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, terutama telur yang menjadi salah satu komponen utama MBG.

“Kalau target 82,9 juta tercapai, kebutuhan telur mencapai 82,9 juta butir per hari atau sekitar 5 juta ton per tahun. Untuk itu, rantai pasok khusus perlu disiapkan agar tidak terjadi kelangkaan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, program MBG diproyeksikan mulai berjalan pada Maret 2025 dengan penyerapan anggaran sekitar Rp 1-2 triliun per bulan pada tahap awal.

“Pemerintah sedang menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan program ini. Anggarannya baru disetujui, sekarang kami fokus menyiapkan rantai pasok,” ujar Zulkifli.

Ia menegaskan, distribusi bahan makanan akan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap daerah. Wilayah Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur akan memiliki pola distribusi yang berbeda sesuai karakteristik pangan lokal.

Pemerintah memastikan persiapan rantai pasok dilakukan secara matang agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga selama program MBG berjalan.

Pos terkait