Pemkab Purbalingga Kembali Merotasi Pegawainya, 78 Pejabat Struktural Dilantik Bupati

IMG 20230419 004125

Mercusuar.co, Purbalingga – Sebanyak 78 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Purbalingga kembali mengalami rotasi jabatan, mereka dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Pendopo Dipokusumo, Selasa (18/4)2023). Bupati berpesan agar para terlantik untuk bisa menjaga citra positif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purbalingga.

“Jangan sampai ada aduan masyarakat terkait kinerja dan perilaku bapak ibu semua. Saya berpesan, bapak-ibu punya tugas untuk menjaga citra positif karena  bapak ibu di sini adalah unsur pimpinan, yang seharusnya menjadi role model bagi masyarakat,” ujar  Bupati Tiwi saat memberikan sambutan pada Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Purbalingga tersebut.

Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau kepala OPD, Bupati berpesan agar segera mempelajari Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) di OPD yang baru diduduki. Mereka diharapkan mampu menjalankan tugas yang sudah diploting anggaran kegiatannya, agar segera dilaksanakan.

“Tantangan saat ini kita dalam kondisi uang tidak berlebih-lebih. Kegiatan yang sudah diplot/dianggarkan adalah kegiatan yang dipilih dan sangat prioritas. Jangan sampai tidak terlaksana,” katanya.

Sedangkan pesan Bupati kepada Pejabat Administrator dan Pengawas, supaya  bisa memahami business process di tempat yang baru. Tugasnya adalah membantu pimpinan OPD agar target kinerja tercapai.

“Administrator dan Pengawas juga wajib membantu kepala OPD masing-masing untuk membuat inovasi yang bisa membuat pelayan publik  diselenggarakan dengan cepat, mudah dan murah oleh masyarakat,” pesannya.

Terkait kinerja, Bupati juga menyampaikan pesan agar ada harmonisasi dan kekompakan antar  inter OPD. Sebab menurutnya,  kekompakan, kebersamaan dan soliditas adalah salah satu kunci sukses jalannya pemerintahan.

“Tidak ada lagi saling lempar kewenangan, kita adalah satu tubuh, termasuk dalam menangani masalah kemiskinan juga bukan hanya PR Bappelitbangda, tapi PR semua OPD untuk ditangani secara bersama-sama,” pungkasnya.(Angga)

Pos terkait