MERCUSUAR.CO, Jakarta – Para pelaku usaha sektor logistik menyambut positif langkah penindakan dan penertiban para pelaku pungutan liar dan premansisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan di pelabuhan-pelabuhan pada umumnya.
Aksi-aksi kejahatan mereka secara khusus menyasar para sopir truk angkutan logistik itu tidak hanya terjadi di Jakarta.
Chief Operating Officer Iron Bird Logistic Hally Hanafiah mengakui dilematis menghadapi tindakan pungli dan premanisme di sektor logistic, termasuk di kawasan pelabuhan.
“Sejujurnya kami sebagai pelaku usaha menghadapi dilema antara persoalan pungli dan premanisme dengan tantangan ekonomi di masa pandemi ini,’’ kata Hally Hanafiah di Jakarta Rabu (16/6).
Menurut Hally pilihan sulit dan dilematis, yakni antara menuruti agar kualitas layanan ke pelanggan dapat terjaga atau menolak namun konsekuensinya proses pelayanan terasa diperlambat bahkan terkadang mengarah pada vandalisme.
“Untuk mengatasinya membutuhkan keberanian sikap dari pelaku jasa logistik untuk dapat mengedepankan kepentingan masyarakat banyak,” kata Hally.
“Tentunya komitmen dan sikap ini juga harus ditopang dengan teknologi yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan benturan dan gesekan dalam upaya menghilangkan praktik pungli dan premanisme ini” kata Hally Hanafiah.
Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok Rico Rustombi mendukung langkah aparat kepolisian menindak tegas aksi pungli dan premanisme di Pelabuhan.
‘’Kami menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan pungli dan premanisme karena hal ini telah berlangsung bertahun-tahun dan cukup mengganggu operasional perusahaan hingga keamanan dan keselamatan pengemudi,” kata Rico Rustombi.
Rico mengungkapkan tingginya biaya logistik nasional tak lepas dari masih banyaknya hambatan dan inefisiensi.
Salah satu penyebabnya adanya pungli dan aksi premanisme di kawasan pelabuhan. Aksi-aksi tersebut tidak hanya berdampak pada pembengkakan biaya operasional, tapi berimbas pada terganggunya kegiatan pengangkutan barang.
“Karena itu, bila kita mau lebih kompetitif, hal ini perlu dihilangkan. Negara lain berlomba-lomba meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelabuhan mereka, sementara kita masih dibebani oleh pungli dan premanisme,” lanjut Rico.
Terpisah, Mahendra Rianto, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengapresiasi langkah proaktif Presiden Joko Widodo dan tindak lanjut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebagaimana diketahui, langkah hukum yang diambil aparat kepolisian merupakan hasil dari instruksi yang diberikan presiden kepada Kapolri pada pekan lalu.
“Namun sebaiknya didalami lebih lanjut apakah ada orang yang membekingi atau menjadi dalang di balik persoalan ini. Kami berharap pungli dapat benar-benar hilang selamanya, bukan hanya tiarap sebentar lalu bangkit lagi setelah razia dan penangkapan berkurang,” kata Mahendra Rianto.
Pelaku usaha berharap penindakan dan pencegahan dapat diikuti dengan pembenahan sistem logistik nasional untuk memaksimalkan efisiensi dan kelancaran operasional rantai pasok sekaligus meminimalkan potensi kejahatan.
Salah satu contoh positif yang bisa diangkat adalah sistem di Cikarang Dry Port.
Anggota Dewan Pembina Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita, mencontohkan, di Cikarang Dry Port telah dijalankan sistem Smart Port, yakni aplikasi dan sistem pembayaran online dan paperless.
Sistem ini meminimalkan pertemuan tatap muka langsung sehingga peluang pungli dapat dihindari atau jauh berkurang.
“Pemberantasan pungli dan premanisme ini perlu menjadi perhatian kita bersama, baik dari pemerintah, aparat, pelaku logistik, operator pelabuhan, hingga pengusaha truk. Karena efisiensi dan kelancaran logistik dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi dan industri kita,” kata Zaldy.
Anggota Dewan Pembina Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita, mencontohkan, di Cikarang Dry Port telah dijalankan sistem Smart Port, yakni aplikasi dan sistem pembayaran online dan paperless.
Sistem ini meminimalkan pertemuan tatap muka langsung sehingga peluang pungli dapat dihindari atau jauh berkurang.
“Pemberantasan pungli dan premanisme ini perlu menjadi perhatian kita bersama, baik dari pemerintah, aparat, pelaku logistik, operator pelabuhan, hingga pengusaha truk. Karena efisiensi dan kelancaran logistik dapat mendukung upaya pengembangan ekonomi dan industri kita,” kata Zaldy.
