MERCUSUAR.CO, Pati – Sejumlah kecamatan di Pati mulai merasakan bencana kekeringan yang kian meluas hingga libatkan ratusan jiwa tedampak. Hal itu membuat Pemkab setempat menetapkan status gawat darurat bencana kekeringan.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya mengatakan, bahwa ia mengusulkan status bencana kekeringan dinaikkan menjadi gawat darurat pada pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pati kemarin.
”Kekeringan ini semakin meluas. 100 ribuan jiwa sudah terdampak kekeringan,” kata Martinus belum lama ini.
Selain itu, Martinus juga menjelaskan dampak kekeringan tersebut tidak hanya minimnya air bersih saja. Melainkan area persawahan yang mengalami puso.
”Jadi tak hanya kekurangan air bersih saja. Melainkan sektor pertanian juga terimbas. Kekeringan di Kabupaten Pati semakin meluas, diperparah lagi dengan tingginya harga beras. Maka status bencana kekeringan perlu dinaikkan status menjadi gawat darurat,” jelas dia.
Untuk diketahui, kenaikan status tanggap naik menjadi gawat darurat mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan Perbup Nomor 36 tahun 2013 tentang Pedoman Keadaan Status Darurat Bencana.
Lanjut dia, pasal 11 pada peraturan tersebut berisi penjelasan terkait dengan cakupan lokasi bencana kekeringan pada kurun waktu tertentu. Lalu, korban bencana meliputi paling sedikit 1.200 hektar lahan pertanian atau telah berdampak tiga desa mengalami kesulitan air minum.
“Mengacu pada peraturan itu, maka sudah tepat jika bencana kekeringan statusnya dinaikkan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, pihak pemerintah bersama TNI-Polri akan konsen terhadap bencana kekeringan. Intinya, bagaimana mengatasi dan mengurangi dampak dari kekeringan ini.
”Setelah ditetapkannya status gawat darurat bencana kekeringan, Pemkab bersama TNI-Polri ini fokus menghadapi bencana itu. Intinya bersinergi mengatasi bencana kekeringan,” pungkasnya.
Kemudian untuk bantuannya tak hanya air bersih. Memungkinkan juga ada banyuan sembako seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lainnya.
”Nanti ada dinas terkait untuk mengatasi dampak ini. Bisa saja nanti bantuan sembako. Nanti tergantung bagaimana OPD ini mencegah dampaknya,” tambahnya.
