MERCUSUAR.CO, Yogyakarta – Kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021 sebagai bentuk menekan penyebaran Covid-19 harus bersamaan dengan pembatasan mobilitas. Pembatasan mobilitas juga dapat menekan risiko terjadinya penyebaran virus corona.
Epidemiolog Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, dr Riris Andono Ahmad MPH PhD mengungkapkan peningkatan kasus Covid-19 akan tetap terjadi meskipun ada mudik maupun tidak mudik. Peluang penyebaran virus corona sangat besar ketika tidak ada pembatasan atau larangan mobilitas dalam populasi.
”Transmisi virus semakin meluas, kebijakan tersebut sebenarnya efektif jika dilakukan sejak awal pandemi. Saat ini transmisi telah terjadi di hampir seluruh kota besar Indonesia. Jadi mau mudik atau tidak mudik pasti akan terjadi peningkatan kasus karena sudah ada transmisi, banyak peningkatan kasus,” paparnya menanggapi larangan mudik Lebaran.
Ia mengatakan kebijakan larangan mudik Lebaran harus dibarengi dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Pasalnya, mobilitas masyarakat cenderung tinggi saat hari raya seperti ajang silaturahmi dari rumah ke rumah atau antarkomunitas. Selain itu selama libur lebaran banyak yang melakukan wisata dan aktivitas lainnya yang menimbulkan kerumunan.
Direktur Pusat Kajian Kedokteran Tropis UGM itu minta pemerintah tegas dan konsisten menegakkan peraturan. Masyarakat pun harus sadar dan bersedia mengurangi mobilitas agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas. ”Jika hal tersebut diabaikan, saya khawatir akan terjadi transmisi Covid-19 dalam populasi secara sangat cepat,” tandasnya.
Riris mengatakan pemerintah perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru menghadapi Covid-19 dengan memberlakukan pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bergantian sesuai dengan situasi. Ia mengibaratkan adaptasi tersebut layaknya mengendarai kendaraan saat jalanan padat, harus sering menginjak rem untuk mengurangi kecepatan.
Demikian halnya dalam mencegah penularan Covid-19 supaya tidak meluas, perlu pengetatan dan penegakan disiplin. Kuncinya, pemerintah tahu kapan mengetatkan, kapan melonggarkan dan pembatasan yang harus dilakukan.
