Mercusuar.co, Purbalingga – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Herni Sulastri mulai membagikan Beras Bantuan Pangan dari Pemerintah Pusat sebanyak 1287,81 ton untuk 128.781 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk meringankan beban konsumsi rumah tangga para KPM dari kalangan rumah tangga miskin di Kabupaten Purbalingga.
“Alhamdulillah, bulan Ramadhan tahun ini kita berhasil menjaga harga kebutuhan pokok tetap rasional jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Walaupun ada kenaikan pada beberapa jenis kebutuhan pokok, tetap berada pada porsi yang rasional dan relatif terjangkau,” ujar Sekda Herni Sulasti saat memberikan sambutan sebelum membagikan beras bantuan tersebut di Pendopo Dipokusumo, Rabu (12/4/2023).
Herni menjelaskan, Beras Bantuan Pangan ini merupakan cadangan beras yang selama ini dititipkan dan dikelola oleh Bulog Banyumas sebagai salah satu program upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Bahkan dengan diserahkannya 1.287,81 Ton beras pada bulan Ramadhan 1444 Hiji menjadi bagian dari upaya pengendalian harga beras agar tetap stabil dan rasional.
Dalam keterangannya Herni merinci, masing – masing peserta KPM nantinya akan menerima bantuan sebanyak 10 kg beras setiap bulannya selama 3 bulan berturut – turut. Sehingga total yang akan diterima 30 kg, terhitung mulai bulan April 2023 ini. Adapun proses penyerahan pada bulan April ini dilaksanakan mulai tanggal 12 – 29 April 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Saya minta ini dapat dilaksanakan dengan konsep pelayanan publik sebaik mungkin,” pesan Sekda.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Purbalingga, Muhammad Najib menjelaskan selain untuk menjaga ketahanan pangan, bantuan ini juga untuk menangani kerawanan pangan, seperti kemiskinan, stunting, dan gizi buruk.
Pada penyaluran bantuan ini, DKPP akan membantu mengontrol atau mengawasi proses penyaluran. Termasuk mengawasi kualitas beras, manakala ada aduan kualitas beras yang buruk maka akan ditindaklanjuti ke Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Najib mengatakan, KPM merupakan keluarga miskin dengan sumber data dari Kementerian Sosial (Kemensos). Namun menurutnya, data tersebut tidak sama dengan data di lapangan. “Data tersebut hanya ada sekitar 102 ribu KPM namun setelah kita cek di lapangan ternyata jumlahnya mencapai 128 ribu KPM, kurang lebih ada selisih sekitar 26 ribu,” katanya.(Angga)
