MERCUSUAR.CO, Karanganyar – Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar dalam menegakkan regulasi daerah telah menjadikannya sebagai tolak ukur dan modul pembelajaran bagi daerah lain. Hal ini mendorong Komisi I DPRD Kabupaten Batang untuk melakukan kunjungan kerja guna menggali data dan strategi langsung dari para pemangku kebijakan di Karanganyar.
Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Batang diterima secara resmi di Ruang Podang I Kantor Bupati Karanganyar pada Senin (8/9/2025). Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Rhomadhon, menyatakan bahwa mempelajari pola kerja Satpol PP Karanganyar adalah langkah yang wajar, mengingat keunggulan yang dimiliki.
“Dari segi APBD, jumlah anggota Satpol PP, dan usia daerah, kami masih kalah jauh dengan Karanganyar. Tentunya dalam penegakan perda, Karanganyar sudah lebih maju,” kata Kukuh.
Kukuh menjelaskan bahwa Komisi I memiliki kewajiban untuk membenahi perangkat penegakan Perda di Kabupaten Batang, terutama dari sisi personel dan organisasi Satpol PP. Saat ini, Kabupaten Batang hanya memiliki 79 personel Satpol PP, dengan koordinasi antar instansi di lapangan yang dinilai masih lemah.
“Personel Satpol PP kami diambilkan dari pegawai OPD yang notabene kurang dibutuhkan. Koordinasi di lapangan juga kurang baik, jadi seakan saling tunggu, tidak gerak cepat. Di sini kami mencari ilmu dan pembanding agar Batang lebih baik, terlebih kami sedang menjalankan proyek Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB),” tambahnya.
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Timotius Suryadi, dan Kepala Satpol PP, Bakdo Harsono. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Bakdo Harsono memaparkan bahwa kekuatan pihaknya ditopang oleh 300 personel yang terbagi dalam tugas penegakan ketertiban umum dan pemadam kebakaran.
“Ada empat regu Damkar dan empat regu Trantibunmas yang berjaga 24 jam. Personel juga disebar di 17 kecamatan serta berjaga di rumah dinas bupati, wakil bupati, dan DPRD,” jelas Bakdo.
Kunci keberhasilan penegakan perda, lanjutnya, terletak pada koordinasi yang efektif dan proaktif. Satpol PP memanfaatkan saluran komunikasi modern seperti grup WhatsApp yang di dalamnya juga terdapat Bupati dan Wakil Bupati, sehingga perintah dan arahan bisa diberikan secara cepat tanpa birokrasi yang berbelit.
“Kami saling proaktif, tidak perlu menunggu. Sejak Satpol PP didistribusikan ke Pemerintah Kecamatan, Kasi Trantib menjabat sebagai Satpol PP ex officio agar penanganan di lapangan lebih cepat,” pungkasnya. (hrs)
