MERCUSUAR.CO, Semarang – Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman mengatakan kuota dari pemerintah pusat untuk program PTSL hanya sekitar 5 ribu bidang saja.
Namun Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi berkomitmen memberikan kemudahan sehingga Kota Semarang mendapat kuota lebih besar.
“Tujuan dari Pak Hendi tak lain untuk memberikan akses, membantu warga agar lebih mudah mensertifikatkan tanahnya. Saya sendiri berharap agar tidak ada lagi sengketa lahan,” tuturnya.
Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Semarang ditargetkan bisa rampung tahun ini. Meski Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Semarang, sedikit terkendala adanya aset yang belum diserahkan pengembang.
Ketua PTSL Tim Satu Aris Wibowo menjelaskan untuk pengukuran tanah dan proses pensertifikatan tanah milik warga berjalan dengan lancar, namun khusus aset milik pemerintah sempat terganjal dengan belum diserahkannya aset tersebut kepada pemerintah.
“Misal jalan, kalau belum diserahkan belum bisa disertifikatkan. Nah tahun ini rencananya kita habiskan semua agar bisa tersertifikat. Apalagi kota dipantau langsung KPK,” ungkapnya usai penyerahan sertifikat program PTSL di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Senin (14/2).
Aris menuturkan, jika aset ini tersebar di 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang, totalnya sekitar 250 ribu bidang. Sedangkan untuk program PTSL masyarakat, ditarget Maret ini bisa rampung.
“Padahal jika sudah diserahkan, pembangunan akan lebih mudah karena sudah punya sertifikat,” katanya
Secara keseluruhan, ada 50 ribu bidang lahan warga yang masuk program PTSL tahun 2021 lalu. Sementara ditahun ini alokasi ditambah 30 ribu sehingga totalnya sekitar 80 ribu khusus untuk warga Kota Semarang.
“Tahun ini kita rampungkan semua, semua bidang tanah bisa terukur,” pungkasnya.
Camat Tugu, Kusnandir menambahkan jika rata-rata PTSL di setiap kelurahan jumlahnya sekitar 500 orang. Yang mana ada 3.500 ribu sertifikat baru di Kecamatan Tugu, sebab kecamatan paling barat di Kota Semarang ini memiliki tujuh kelurahan.
“Ini warga dimudahkan, kalau ngurus sendiri lama dan mahal. Nah ini gratis, seperti kita tahu masih ada warga yang tidak punya sertifikat meskipun itu miliknya, tentu program ini sangat membantu,”ucapnya.(dj)
