MERCUSUAR.CO, Wonosobo – Gelisah tentang kondisi lingkungan yang ada, Komisi C DPRD Wonosono merasa perlu adanya keseriusan pembangunan berbasis lingkungan. Diharapkan pembangunan yang ada di Wonosobo mengedepankan tata kelola lingkungan yang baik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Wonosobo yang membidangi masalah lingkungan Wahyu Nugroho menanggapi momentum peringatan Hari Lingkungan yang digelar pekan lalu. Saat dihubungi, Minggu (13/7).
Wahyu Nugroho menyampaikan bahwa Pengendalian pembangunan berbasis lingkungan sangat diperlukan pemerintah daerah dengan merangkul pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. “Pembangunan berbasis lingkungan perlu kita dorong secara serius agar kerusakan yang terjadi selama ini bisa kita hindari,” katanya.
Menurut dia peraturan tata ruang yang ada di Wonosobo sudah cukup ideal karena terdapat zonasi di masing-masing kecamatan sesuai dengan letak geografis dan ekonomi di daerah setempat. Dicontohkan, kawasan daerah hulu mata air seperti Kejajar, Garung dan sekitarnya konsep pembangunan yang ideal adalah tidak untuk kawasan ekonomi namun ekowisata lingkungan. Sedangkan zona ekonomi yang diatur di dalam Perda seperti kecamatan Kertek, Wonosobo dan Selomerto bisa digarap untuk zona ekonomi masyarakat dan penunjang akses dari berbagai daerah.”Pembangunan yang tidak menabrak peraturan daerah tentu akan lebih bisa meningkatkan ekonomi di masa mendatang,” ujarnya.
Wahyu juga mengungkapkan tidak sedikit pembangunan yang menabrak regulasi tentang lingkungan hidup. Kepatuhan penyelenggara pembangunan, baik swasta maupun pemerintah, terhadap lingkungan hidup masih minim.
“Oleh karenanya, kami (Komisi C) ingin membuat sebuah aturan dimana bisa menjangkau pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hari ini bisa dikatakan, dalam pengambilan kebijakan, masih menomorduakan aspek lingkungan,” tegas Politikus PDI Perjuangan itu.
Dalam hal pengelolaan sampah, imbuh Wahyu, peran masyarakat sangat penting untuk diperkuat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 29 yaitu diatur pertama masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kedua Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah serta aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
Pihaknya juga menyampaikan DPRD akan aktif bersama pemerintah daerah dalam mengupayakan ketersediaan tempat pembuangan akhir (TPA) Wonosobo yang tidak memadai secara kapasitas. Saat ini sedang mencari solusi tepat agar penanganan sampah bisa diolah ditingkat desa sehingga tidak mengalami penumpukan di pembuangan sampah induk milik kabupaten.
