MERCUSUAR.CO, Blora – DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dengan jadwal jawaban terhadap pemikiran umum fraksi-fraksi DPRD Blora atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (3/7/2023).
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Blora, HM Dasum mengatakan, terkait persetujuan bersama Raperda Penyertaan Modal oleh Kabupaten Blora pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023-2027, sudah lewat bermacam tahapan lebih dahulu.
“Pada bulan Agustus, Oktober, November 2022 dan bulan Mei 2023 DPRD Kabupaten Blora sudah melaksanakan pembahasan satu rancangan peraturan daerah serta sudah berakhir di fasilitasi Gubernur Jawa Tengah,” jelas Dasum.
Selanjutnya, terang Dasum, saat sebelum diresmikan jadi peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tersebut wajib dimintakan keputusan dalam rapat paripurna. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini rancangan peraturan daerah dimaksud, diambil keputusannya.
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman yang pula menghadiri rapat paripurna berkata, Pemkab Blora terus melaksanakan bermacam upaya dalam rangka memaksimalkan Pemasukan Asli Daerah (PAD). Antara lain melaksanakan pembenahan serta penyusunan manajemen beberapa Badan Usaha Kepunyaan Wilayah (BUMD) kepunyaan Kabupaten Blora.
“Terkait dengan pengelolaan BUMD, ke depan hendak terus kami lakukan pembenahan, penyusunan, serta penilaian manajemen BUMD. Paling utama untuk BUMD yang kurang sehat, sehingga bisa terus menghasilkan PAD,” cerah Bupati Arief.
Ia menyadari, kalau evaluasi manajemen BUMD ini butuh dan penting buat dicoba. Sehingga BUMD Pemkab Blora yang terdapat bisa terus membagikan donasi.
Di informasikan, donasi BUMD dalam membagikan deviden kepada APBD Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2022 adalah sebesar Rp78.180.521.351,00 ataupun sebesar 3,59% dari realisasi pemasukan tahun 2022.
Kedepannya, donasi PAD dari BUMD ini hendak terus didorong supaya bertambah. Termasuk, dengan adanya penyertaan modal. “Kontribusi ini hendak terus kami dorong, yaitu salah satunya lewat penyertaan modal,dan yang lebih penting adalah penerapan GCG (Good Corporate Governance) dalam manajemen BUMD sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan profesional,” tambah Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu.
Upaya peningkatan PAD, melalui penguatan sektor BUMD Kabupaten Blora tersebut turut didukung oleh legislatif. Dalam rapat paripurna tersebut, dilakukan persetujuan bersama Raperda Kabupaten Blora tentang penyertaan modal pada BUMD tahun 2023-2027, oleh Bupati Blora dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blora.
Hal tersebut disambut baik Bupati Arief. Pasalnya, dengan adanya dukungan peraturan kaitannya penyertaan modal nantinya, diharapkan BUMD di Blora untuk tumbuh dan berkembang. “Raperda Penyertaan Modal ini akan menambah semangat kita, bagaimana BUMD ini mempunyai dividen pada APBD kita,” kata Bupati
Nampak pula hadir saat paripurna di Gedung DPRD Blora Wakil Bupati Blora, Wakil Ketua DPRD Blora, Forkopimda Blora, Anggota DPRD Blora, Sekda Blora, Asisten I, II, dan III Sekda Blora, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora.
Adapun dalam rangkaian rapat paripurna tersebut, dilakukan dengan beberapa agenda. Pada pagi harinya, diawali penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2022.
Kemudian, pada siang harinya dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Selanjutnya, dilanjutkan persetujuan bersama Raperda atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2022 dan Raperda Penyertaan Modal Tahun 2023-2027.
