MERCUSUAR.CO, Jakarta – Data penanganan Covid-19 harus diungkap seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah secara transparan.
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan, koordinasi antara pusat dengan daerah pun harus terus diperkokoh.
“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (22/1/2021).
Pemerintah daerah, kata Politisi PDI-Perjuangan itu, pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
Salah satunya adalah elacakan (tracing). Memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19, lanjut Puan, seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah, termasuk kepala daerah.
Tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial untuk melihat efektivitas penanganan pandemi Covid-19.
“Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Data yang jujur juga menjadi pondasi agar rakyat mau bersabar mengikuti kebijakan pemerintah. Untuk itu Puan menghimbau agar pemerintah dapat menyajikan data yang kredibel.
“Sebab penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis,” urainya.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga mendorong pemerintah untuk memenuhi rencana testing, tracing, dan treatment sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan Covid-19. Sembari mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi.
“Pastikan obat, kamar perawatan dan fasilitas isolasi mandiri tersedia. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan,” ujar Puan.
