MERCUSUAR.CO, Karanganyar – Dampak dipangkasnya dana aspirasi atau yang saat ini dikenal sebagai pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Karanganyar masih berlanjut. Bahkan, dampak dari pemangkasan Pokir ini merambah ke internal Fraksi di DPRD Karanganyar, karena muncul adanya isu pecah kongsi.
Munculnya wacana pecah kongsi ini mencuat di fraksi Demokrat dan PAN yang selama ini bergabung menjadi satu di DPRD Karanganyar. Pecah kongsi Fraksi Demokrat PAN tak lepas dari pemangkasan Pokir oleh pihak eksekutif yang terkesan diskriminatif, karena pilih-pilih anggota DPRD.
Dari Informasi yang beredar, dari enam (6) anggota Fraksi Demokrat dan PAN, yakni 3 anggota dari partai Demokrat dan 3 dari PAN, terdapat dua anggota dari PAN yang tidak terkena dampak pemangkasan Pokir. Sementara satu anggota PAN dan ketiga anggota DPRD dari Demokrat terkena dampak pemangkasan Pokir tersebut.
“Kegaduhan di DPRD pasca pemangkasan Pokir ini akan terus berlanjut. Karena muncul wacana adanya pecah kongsi antara fraksi Demokrat dan PAN,” kata salah satu anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya, Kamis (05/01/2023).
Politisi Partai Demokrat ini menilai wacana pecah kongsi Fraksi Demokrat PAN tak lain dari tindakan diskriminatif yang dilakukan pihak eksekutif. Sebab, dalam satu tubuh fraksi saja, ada upaya pilih-pilih anggota dewan yang terkena dampak pemangkasan Pokir. “Kalau saya melihat ada asas ketidakadilan dan diskriminatif. Di PAN saja misalnya, ada dua anggota yang tidak dipangkas Pokirnya dan ada satu anggota yang terkena dampaknya. Sementara Demokrat semuanya terkena pemangkasan. Dalam satu fraksi saja sudah demikian,” keluhnya.
Kondisi tersebut justru menimbulkan kegaduhan di internal Fraksi Demokrat PAN, karena perbedaan perlakuan yang dilakukan pihak eksekutif. “Kondisi ini membuat perbedaan persepsi antara anggota fraksi Demokrat PAN. Jika memang ingin berjalan sendiri, kita juga persilahkan,” pungkasnya. (rjl)
