MERCUSUAR.CO, Wonosobo – Desa Bumiroso kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo masuk dalam 14 desa terbaik nasional dalam pengeloaan keterbukaan informasi publik.
Hal ini diungkapkan, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Supriyadi saat menerima Visitasi Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Desa oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, di Kantor Desa Bumiroso, Rabu (1/11/2023).
“Inisiasi keterbukaan informasi yang saat ini tengah dijalankan oleh Desa Bumiroso, saya harap dapat menginspirasi desa-desa lainnya untuk berpacu membangun keterbukaan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat menuju terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik,” ungkapnya.
Menurut Supriyadi, Pemkab Wonosobo mendukung penuh berbagai upaya peningkatan keterbukaan informasi publik, dan selalu berkomitmen menjalankan pemerintahan secara terbuka. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan kapasitas PPID Desa, serta menggerakkan partisipasi PPID Desa dalam menyebarluaskan informasi melalui kegiatan unggah serentak
“Keterbukaan informasi publik desa diharapkan dapat berimplikasi pada terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat, serta kemudahan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rospita Vici Paulyn, menyampaikan, Desa Bumiroso berkomintmen penuh atas keterbukaan informasi publik terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu, desa juga memainkan peran yang sangat strategis dalam menjangkau dan melayani kebutuhan masyarakat di tingkat yang paling dekat.
“Kami melakukan visitasi keterbukaan informasi publik desa, dari 161 desa yang mewakili 26 provinsi, Desa Bumiroso Wonosobo masuk nominasi untuk bersaing dengan 2 desa lainya di Jawa Tengah. Karena saat penilaian website memiliki nilai sama, maka perlu visitasi guna melihat langsung kesesuaian antara kuisioner yang diisi desa dengan kondisi dilapangan,” jelas Rospita.
Terkait pentingnya Keterbukaan informasi desa dalam konteks pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Memungkinkan warga untuk lebih memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
“Keterbukaan informasi desa juga membantu mencegah korupsi, memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan, dan memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, keterbukaan informasi desa merupakan aspek kunci dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurutnya, layanan informasi yang transparan, akuntabel dan partisipatif merupakan hal utama yang harus dijadikan indikator dalam mengelola pemerintah desa yang terbuka.
