MERCUSUAR.CO, Yogyakarta – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpotensi membentuk lembaga keuangan berupa bank desa, yang akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa dan membantu pembangunan daerah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam rapat pembahasan penguatan kelembagaan BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (21/5/2024).
Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa beberapa BUMDes Bersama LKD telah berhasil mendirikan perseroan terbatas lembaga keuangan mikro (PT LKM) dengan pendampingan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika jumlah PT LKM yang dikelola oleh BUMDes meningkat, mereka dapat bergabung untuk mendirikan bank desa. Saat ini, terdapat 2.420 BUMDes Bersama LKD di seluruh Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa BUMDes dalam satu kecamatan.
“Dengan adanya layanan perbankan yang dikelola oleh BUMDes, potensi perputaran modal di desa akan meningkat. Ini akan memberdayakan masyarakat desa dan mendukung pembangunan desa dengan lebih efektif,” kata Abdul Halim.
Bank desa ini akan berbeda dengan bank umum atau bank daerah karena modalnya sepenuhnya berasal dari desa, dikelola oleh desa, dan keuntungannya kembali ke desa. “OJK telah menyatakan kesiapannya untuk mendampingi proses ini,” tambahnya.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT, Ivanovich Agusta, menambahkan bahwa saat ini sedang disiapkan pembentukan PT LKM di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan target realisasi pada Agustus 2024. PT LKM ini diharapkan dapat menjadi model bagi pembentukan bank desa pertama di Indonesia. Salah satu BUMDes Bersama LKD di Kabupaten Malang, yaitu Singosari, telah sukses menjalankan usaha ekspor anggrek.
Menurut data Kementerian Desa PDTT, BUMDes Bersama LKD mengelola dana sebesar Rp 197,8 miliar dan mempekerjakan 1.209 orang. Dana tersebut digulirkan kepada 123.119 keluarga miskin. BUMDes Bersama LKD ini merupakan transformasi dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
“Dengan pembentukan bank desa, kita berharap bisa menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa,” tutup Ivanovich.