SLEMAN, mercusuar.co – Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Sepanjang tahun 2020, jumlah pengangguran di Sleman meningkat cukup tajam.
Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyebutkan angka pengangguran terbuka sepanjang tahun 2020 menembus 6,59 persen atau sebanyak 23.234 jiwa. Pada 2019, angkanya tercatat 3,69 persen.
Meski berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan angka 5,09 persen atau 35.843 jiwa, namun sama-sama terjadi kenaikan. Tahun sebelumnya, BPS merekap data pengangguran sebanyak 3,98 persen.
“Data pengangguran terbuka dari BPS juga naik. Di tempat kami, angkanya malah lebih tinggi karena pendataan sampai tingkat kalurahan sedangkan BPS menggunakan metode sampling,” kata Kepala Disnaker Sleman Sutiasih, Selasa (16/3).
Peningkatan jumlah pengangguran itu salah satunya karena faktor pandemi sehingga mengakibatkan banyak pekerja di-PHK. Laporan terakhir per Agustus 2020, tercatat 1.084 karyawan terdampak pandemi. Sebanyak 585 pekerja dirumahkan, dan 499 buruh di-PHK.
“Data itu pasti sekarang sudah berubah. Kami akan perbarui lagi tahun ini tetap dengan mendasarkan bukti surat dari perusahaan,” jelasnya.
Selain PHK atau karyawan yang dirumahkan, kenaikan angka pengangguran juga disebabkan sempitnya lapangan kerja. Kebanyakan, pengangguran adalah lulusan SMK.
“Kalau lulusan SLTA umumnya melanjutkan sekolah lagi sehingga belum masuk angkatan kerja,” ujar Sutiasih.
Ditinjau dari aspek wilayah, data pengangguran tertinggi ada di Kapanewon Depok sedangkan terendah di Cangkringan. Hal ini, menurut dia, dipengaruhi jumlah penduduk serta peluang kerja. Dia mencontohkan di Cangkringan, warga bisa bekerja dari penambangan pasir atau usaha pariwisata.
Panewu Depok, Abu Bakar mengungkapkan, tingginya angka pengangguran di wilayahnya terutama dikarenakan situasi pandemi dimana hampir semua sektor lesu. Terlebih di Depok yang masyarakatnya banyak mengandalkan jasa, perdagangan, dan UMKM.
“PDRB kami memang tergantung sektor itu. Sehingga pandemi ini sangat berpengaruh ke usah perekonomian warga,” kata Abu.
Upaya pengentasan pengangguran telah dilakukan lewat pelatihan non formal. Keahlian yang diajarkan tidak sekedar bengkel tapi juga bisnis yang tengah tren. Dalam pelaksanaan pelatihan ini, pemerintah kapanewon Depok bekerjasama dengan Forum Komunikasi UMKM setempat.
“Karena kebutuhan pabrik sedang macet, kita dorong warga khususnya kalangan muda untuk merintis wirausaha dengan cara pemasaran yang lebih rapai dan memanfaatkan IT,” kata Abu.
