MERCUSUAR,Wonosobo, sebuah kabupaten yang dikenal dengan keindahan alamnya, kini semakin dikenal atas komitmennya dalam mewujudkan Wonosobo sebagai wilayah yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Perjalanan ini bukanlah hal instan, melainkan sebuah proses panjang yang telah dimulai sejak tahun 2013 dan terus berkembang hingga hari ini. Selama 12 tahun terakhir, berbagai inisiatif, kebijakan, dan program telah digulirkan dengan tujuan tunggal: memastikan setiap warga Wonosobo dapat menikmati hak-hak dasarnya secara penuh, adil, dan setara.
Pondasi Awal (2013-2014): Membangun Kesadaran dan Struktur Awal
Era 2013-2014 menjadi fase krusial dalam peletakan dasar bagi Wonosobo Ramah HAM. Pada periode ini, komitmen yang kuat mulai terbangun. Berbagai pihak, mulai dari inisiator INFiD, Komnas HAM, hingga berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) lainnya, bersama-sama menginisiasi dan mendampingi Wonosobo dalam visi barunya ini. Ini bukan sekadar wacana, tetapi sebuah langkah nyata untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Selain itu, Wonosobo juga menunjukkan keterlibatannya di kancah internasional dengan aktif berpartisipasi dalam World Human Right City Forum (WHRCf). Keterlibatan ini menunjukkan keseriusan Wonosobo untuk belajar dari pengalaman daerah lain di dunia dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik dalam mewujudkan kota yang ramah HAM. Sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, sebuah entitas khusus, yaitu Desk Wonosobo Ramah HAM, dibentuk. Desk ini menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan berbagai upaya dan inisiatif terkait HAM di Wonosobo.
Penguatan Landasan Hukum dan Branding (2015-2016): Dari Komitmen Menuju Kebijakan
Tahun 2015-2016 menandai fase penting berikutnya, di mana komitmen Wonosobo Ramah HAM diperkuat dengan landasan hukum yang kokoh. Ini terwujud dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Peraturan daerah ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah payung hukum yang memberikan kekuatan dan legitimasi bagi seluruh program dan kebijakan yang akan dijalankan. Dengan adanya perda ini, Wonosobo memiliki dasar yang kuat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek pembangunan.
Pada periode ini pula, Wonosobo mulai merumuskan simbol prioritas/branding Wonosobo Ramah HAM. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan identitas yang kuat dan mudah dikenali oleh masyarakat, sekaligus mempromosikan visi Wonosobo Ramah HAM secara lebih luas. Kampanye Wonosobo Ramah HAM juga mulai digalakkan melalui berbagai aksi budaya dan seni. Pendekatan ini dipilih karena diyakini dapat lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas, menjembatani pemahaman tentang HAM melalui medium yang familiar dan menarik. Tak berhenti di situ, inisiatif ini juga secara aktif mengajak komunitas untuk terlibat dan berperan dalam mewujudkan Wonosobo Ramah HAM. Partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci keberhasilan, karena HAM adalah tanggung jawab bersama.
Perencanaan dan Implementasi Aksi Nyata (2017-2018): Merangkai Rencana Aksi Konkret
Periode 2017-2018 menjadi fase di mana visi Wonosobo Ramah HAM mulai diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang lebih konkret. Salah satu capaian penting adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah HAM tahun 2017-2021. Dokumen ini menjadi panduan strategis yang merinci langkah-langkah, program, dan target yang harus dicapai dalam rentang waktu tersebut untuk mewujudkan Wonosobo Ramah HAM.
Untuk memastikan implementasi yang efektif, Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM juga dibentuk. Komisi ini bertugas untuk mengawal, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah HAM, serta memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hasilnya, pada periode ini, mulai berkembang program dan kegiatan berbasis HAM secara nyata. Ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pelayanan publik, semuanya diarahkan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar warga.
Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM (2019-2021): Memastikan Pembangunan yang Inklusif
Antara tahun 2019 dan 2021, Wonosobo semakin memperdalam komitmennya dengan memasukkan Pendekatan HRBA (Human Rights Based Approach) dalam penyusunan RPJM 2021-2026. HRBA adalah sebuah kerangka kerja yang memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan didasarkan pada standar dan prinsip HAM. Ini berarti setiap kebijakan harus memperhatikan hak-hak kelompok rentan, memastikan partisipasi masyarakat, dan mempromosikan akuntabilitas.
Integrasi HRBA ini menunjukkan kematangan Wonosobo dalam memahami bahwa pembangunan sejati haruslah inklusif dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Pada periode ini pula, mulai berkembang reformulasi kebijakan berbasis HAM. Ini adalah upaya untuk meninjau kembali dan merevisi kebijakan-kebijakan yang ada agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM, memastikan bahwa setiap regulasi di Wonosobo benar-benar berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia.
Memperkuat Kelembagaan dan Visi Jangka Panjang (2022-2024): Menuju Keberlanjutan
Fase 2022-2024 adalah periode yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan perumusan visi jangka panjang. Salah satu langkah signifikan adalah Reformulasi Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM (Human Rights Based – 2023-2028). Reformulasi ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi komisi, menjadikannya lebih efektif dalam mengawal agenda HAM di Wonosobo untuk periode lima tahun ke depan.
Selain itu, Rencana Aksi Daerah HAM 2023-2026 disusun, melanjutkan dan menyempurnakan rencana aksi sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen Wonosobo untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan HAM yang berkembang. Komitmen terhadap HRBA juga semakin diperkuat dengan memasukkan Pendekatan HRBA (Human Rights Based Approach) dalam penyusunan RPJP 2025-2045. Ini adalah visi jangka panjang yang ambisius, menunjukkan bahwa Wonosobo tidak hanya berfokus pada capaian jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dan integrasi HAM dalam pembangunan selama beberapa dekade mendatang.
Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah program Kaderisasi Desk Wonosobo Ramah HAM. Kaderisasi ini memastikan adanya regenerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan melanjutkan estafet perjuangan HAM di Wonosobo. Dengan adanya kader-kader baru yang terampil dan berdedikasi, visi Wonosobo Ramah HAM akan terus hidup dan berkembang.
Wonosobo Ramah HAM: Tanggung Jawab Kita Bersama
Perjalanan 12 tahun Wonosobo dalam mewujudkan daerah yang ramah HAM adalah cerminan dari komitmen yang kuat dan kerja keras berbagai pihak. Dari peletakan dasar, penguatan regulasi, hingga implementasi program nyata dan visi jangka panjang, Wonosobo telah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM bukanlah sekadar jargon, melainkan landasan fundamental bagi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Namun, perjalanan ini belum berakhir. Wonosobo Ramah HAM adalah tanggung jawab kita bersama, seluruh warga Wonosobo. Setiap individu memiliki peran untuk memahami, menghormati, dan memperjuangkan hak asasi manusia, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan partisipasi aktif, kesadaran yang terus meningkat, dan komitmen yang tak tergoyahkan, Wonosobo akan terus menjadi contoh nyata bagaimana sebuah daerah dapat bertransformasi menjadi surga bagi hak asasi manusia, tempat di mana setiap warga merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Mari bersama-sama melanjutkan estafet ini, menjadikan Wonosobo sebagai rumah bagi keadilan sosial dan martabat kemanusiaan.
