MERCUSUAR, Jakarta – Badan Gizi Nasional diberikan kewenangan mengelola anggaran jumbo Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG).
MBG selaku program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto sejatinya butuh biaya besar, sekitar Rp450 triliun per tahun. Ada 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi calon penerima manfaat, angka yang fantastis.
Kesepakatan pun didapat antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo, program ini dimulai dengan budget Rp71 triliun pada 2025. Keputusan diambil di tengah ruang fiskal yang sempit, pasalnya tumpukan utang menggerogoti kas negara saat megaproyek IKN Nusantara juga menanti kucuran dana.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional kemudian terbit. Tak lama, Jokowi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara.
Masalah muncul, Badan Gizi belum memiliki kantor, terlebih pegawai. Dadan yang masih seorang diri menegaskan anggaran Rp71 triliun itu tak cuma untuk makan gratis, juga mencakup operasional kantor.
“Iya (Rp71 triliun anggaran Badan Gizi). Enggak (dipecah ke K/L lain), Badan Gizi (mengelola sendiri),” kata Dadan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, dilansir CNN Indonesia Senin (19/8).
“Menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya (gaji pegawai Badan Gizi),” tegasnya.
Dadan berkata dirinya masih menunggu arahan bakal berkantor di mana. Kendati, dirinya sudah percaya diri program makan bergizi gratis bisa dimulai pada 2 Januari 2025.
Anggaran Rp71 triliun memang terbilang besar jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. Bahkan, ini membuat Badan Gizi menjadi K/L ke-8 dengan belanja terbesar di RAPBN 2025, mengalahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Perhubungan.
Namun, ada kekhawatiran yang menghantui. Uang yang seharusnya untuk menjalankan program makan gratis dikhawatirkan malah lebih banyak terkuras untuk biaya kantor dan gaji pegawai Badan Gizi.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai waktu empat bulan hingga akhir 2024 sangat pendek. Ia skeptis dalam rentang tersebut akan cukup untuk mempersiapkan organisasi Badan Gizi sekaligus teknis program yang dimulai pada awal 2025 nanti.
“Anggaran Rp71 triliun merupakan anggaran yang besar dan Badan Gizi Nasional mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan program makan bergizi gratis,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com.
“Saya rasa tidak elok untuk mengambil anggaran dari Rp71 triliun untuk operasional badan (biaya kantor dan gaji pegawai), harusnya di luar itu,” tegas Huda.
Huda menduga pembentukan Badan Gizi hanya untuk bagi-bagi jabatan. Ia menegaskan adaptasi badan tersebut pasti akan memakan waktu lama sampai bisa benar-benar menjalankan program makan gratis.
Solusi yang ditawarkan ada dua. Pertama, mencabut Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan untuk langsung menjalankan program tersebut.
Kedua, Huda menyarankan Badan Gizi Nasional dibubarkan.
“Badan ini juga (dibentuk) berdasarkan perpres yang artinya bisa dibubarkan sewaktu-waktu. Saya rasa jika tidak efektif lebih baik dibubarkan saja Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis diserahkan ke Kementerian Sosial dan dijadikan program bantuan sosial (bansos),” tandasnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti juga punya pandangan serupa. Ia menyebut sudah terlalu banyak badan atau instansi pemerintah.
Esther menilai lebih baik program makan gratis yang ingin dijalankan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dicantolkan ke instansi eksisting. Kementerian Kesehatan dinilai cocok mengemban amanah tersebut.
“Harus ada key performance indicator (KPI) untuk setiap dana yang dialokasikan,” pesan Esther kepada Badan Gizi agar uang Rp71 triliun tak habis hanya untuk biaya kantor dan gaji pegawai.
Ia menekankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Gizi harus benar-benar jelas. Andai punya banyak kesamaan dengan K/L lain, sebaiknya dilebur saja.
