Mercusuar.co, WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo hingga kini masih mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), program pendidikan berasrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini dirancang untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi.
Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan minimal seluas lima hektare. Awalnya, lokasi yang dipertimbangkan berada di Kecamatan Leksono. Namun, rencana tersebut terkendala karena lahan tersebut termasuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga tidak dapat dialihfungsikan.
“Di Leksono sebenarnya ada lahan seluas lima hektare, tapi statusnya LP2B yang digunakan untuk sawah. Lahan seperti itu harus dilindungi dan tidak bisa digunakan untuk keperluan lain,” jelasnya, Kamis (17/4/2025).
Sebagai alternatif, pemerintah daerah telah mengkaji beberapa lokasi lain seperti area Taman Fatmawati, Jlamprang, dan Tumenggungan. Namun hingga saat ini, belum ada lahan yang memenuhi syarat luasan minimal yang dibutuhkan. Selain itu, tidak tersedia bangunan kosong yang bisa dialihfungsikan sebagai sekolah sementara.
Pemerintah daerah pun meminta waktu kepada Kementerian Sosial untuk merapatkan kembali rencana tersebut. Lokasi baru diharapkan bisa segera diusulkan dalam waktu dekat.
Karena keterbatasan waktu dan belum tersedianya lahan, Wonosobo diperkirakan tidak akan ikut dalam pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama. Daerah ini kemungkinan baru dapat bergabung pada tahap pembangunan berikutnya.
Sekolah Rakyat nantinya akan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Konsepnya adalah sekolah berasrama dengan 36 rombongan belajar. Selain pendidikan akademik, siswa juga akan mendapatkan pembinaan karakter dan pelatihan keterampilan.
“Harapannya, siswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga dibekali attitude dan skill yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini,” tambah Andang.
Ia menegaskan pentingnya persiapan matang, mulai dari rekrutmen siswa hingga ketersediaan guru dan pengawasan proses belajar. Proses seleksi siswa diharapkan bersih dari titipan atau kepentingan pribadi, dan tenaga pendidik yang direkrut harus memiliki kompetensi yang memadai.
“Kalau semua aspek tidak disiapkan dengan baik, seperti guru yang belum siap meski gedungnya sudah ada, tentu akan menghambat kualitas pendidikan,” pungkasnya.(Gen)
