Mercusuar.co, WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali menggelar rembuk stunting jilid II di Ruang Mangoenkoesoemo, Setda Wonosobo, Senin (11/11/2024). Kegiatan yang melibatkan camat, kepala desa, lurah, dan bidan desa ini bertujuan memperkuat pelaksanaan intervensi untuk pencegahan serta percepatan penurunan kasus stunting di wilayah tersebut.
Dalam arahannya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, mengajak tim percepatan penurunan stunting untuk bekerja lebih keras dengan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan konektivitas antarpemangku kepentingan. Albar menekankan pentingnya komitmen bersama, sinergi, dan kemitraan yang kuat untuk mencapai target bebas kasus stunting baru di Wonosobo.
“Melalui rembuk ini, kita ingin memperkuat komitmen semua pihak, sehingga upaya konvergensi dalam penanganan stunting dapat berjalan efektif. Harapan kami, tidak ada lagi kasus stunting baru di Kabupaten Wonosobo atau mencapai ‘zero new stunting’,” ujar Albar.
Ia juga meminta seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama-sama serta memastikan program yang telah dirancang dapat direalisasikan dengan baik. Kerja sama yang sinergis, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk mencapai target stunting tahun 2024 dan menciptakan Wonosobo bebas dari stunting baru.
Selain itu, Albar mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk BUMN, BUMD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, swasta, komunitas, dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting. Ia juga mendorong kepala desa untuk berkomitmen dalam upaya pengentasan stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi anggaran untuk intervensi pencegahan stunting, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Wonosobo, Dyah Retno Sulistiyowati, menjelaskan bahwa rembuk stunting ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan dan intervensi penurunan stunting yang terintegrasi di antara perangkat daerah terkait.
“Saya berharap ada komitmen, dukungan, dan kerja sama lintas sektor, terutama dari kepala desa dan bidan desa yang berperan langsung,” ujar Dyah.
Ia menambahkan, rembuk stunting jilid II ini juga diharapkan mampu mewujudkan satu data penanganan stunting, menguatkan gotong royong, serta meningkatkan efektivitas aksi penanganan stunting di tingkat desa, kecamatan, dan perangkat daerah lainnya. Rembuk kali ini lebih fokus, melibatkan pemangku kebijakan seperti kepala desa, lurah, bidan, dan kepala puskesmas.
Menurut Dyah, target penurunan stunting merupakan catatan penting yang akan dijadikan dasar strategi operasional yang dapat dilaksanakan bersama. Rembuk ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan stunting yang menjangkau seluruh sasaran, mulai dari balita, keluarga, hingga masyarakat, dengan sinergi seluruh sektor yang terkait.
