MERCUSUAR, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus membenahi pengelolaan kinerja perangkat daerah agar program pemerintah semakin tepat sasaran dan pelayanan publik semakin baik. Pembenahan ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pemkab Purbalingga untuk meraih predikat BB atau sangat baik dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2026.
Kepala Bagian Organisasi Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro, mengatakan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh jajaran perangkat daerah agar setiap program dapat berjalan lebih efektif.
“Kami menargetkan nilai AKIP Kabupaten Purbalingga pada 2026 meningkat menjadi predikat BB atau sangat baik. Untuk mencapainya, diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh perangkat daerah,” katanya saat kegiatan Penguatan Komitmen Implementasi SAKIP di Wisma Asri, Rabu (18/11/2026).
Gunanto yang juga Ketua Tim Teknis SAKIP Kabupaten Purbalingga menjelaskan, penguatan komitmen dan pemahaman seluruh aparatur menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP. Dengan pemahaman yang sama, setiap perangkat daerah diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara lebih efektif.
Untuk membangun komitmen bersama tersebut, Pemkab Purbalingga menggelar kegiatan selama dua hari. Pada hari pertama, Selasa (17/11), kegiatan diikuti para pimpinan perangkat daerah, sedangkan hari kedua melibatkan sekretaris dinas, sekretaris kecamatan, dan tim teknis SAKIP untuk memperdalam pemahaman sekaligus memperkuat pelaksanaannya di masing-masing instansi.
“Harapannya pimpinannya komitmen, sekretaris dinasnya paham dan mengawal langsung, petugasnya juga paham sehingga SAKIP kita ke depan akan semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Pertama Kementerian PANRB, Nyoman Bagus Bayu Pradnyana, menjelaskan bahwa SAKIP pada dasarnya menjadi alat bagi pemerintah untuk memastikan program yang direncanakan, anggaran yang digunakan, hingga hasil yang dicapai dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, target kinerja setiap pegawai harus saling berkaitan dan mendukung tujuan instansi. Ia mencontohkan pelayanan administrasi kependudukan, di mana target perekaman KTP elektronik perlu didukung pembagian tugas yang jelas, mulai dari pimpinan hingga petugas pelaksana. Dengan demikian, setiap aparatur memiliki peran dalam mencapai target pelayanan kepada masyarakat.
Nyoman menambahkan, pengukuran kinerja perlu dilakukan secara berkala agar setiap perangkat daerah dapat mengetahui perkembangan pencapaian target sekaligus menentukan langkah perbaikan.
“Dari pengukuran ini kita bisa melihat apa saja yang perlu intervensi lebih lanjut. Harapannya, hasil pengukuran ini dapat menjadi salah satu acuan dalam penilaian kinerja organisasi secara berkala,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, untuk meraih predikat BB, penerapan SAKIP yang baik setidaknya harus berjalan pada dua pertiga perangkat daerah. Penilaian tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga kualitas perencanaan, ketepatan pengukuran, pelaporan, serta tindak lanjut hasil evaluasi.





