MERCUSUAR, JAKARTA- Komisi III DPR RI mencoret ketentuan illicit enrichment, yakni penindakan terhadap peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar, dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset [PDF] yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Keputusan tersebut diambil berdasarkan dua pertimbangan, yakni potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan karakter undang-undang tersebut yang merupakan aturan hukum acara. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Dari aspirasi yang dihimpun, terdapat pihak yang mendukung penerapan ketentuan tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolaknya.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Habiburokhman menuturkan, Komisi III juga mempelajari penerapan illicit enrichment di sejumlah negara. Menurutnya, Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan ketentuan tersebut. “Di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” ujarnya. Ia juga menyinggung Jerman. Menurut Habiburokhman, upaya penerapan illicit enrichment di negara tersebut pernah digagalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain melakukan kajian perbandingan, DPR menghadirkan sedikitnya 15 elemen masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut Habiburokhman, sejumlah elemen tersebut memiliki pandangan yang sama bahwa illicit enrichment bertentangan dengan HAM.
Undang-Undang Bersifat Formil Pertimbangan kedua berkaitan dengan karakter UU Perampasan Aset. Habiburokhman menjelaskan, secara teknis perundang-undangan, UU tersebut merupakan aturan formil yang mengatur tata cara atau hukum acara, bukan aturan materiil yang memuat norma penghukuman. “Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, Habiburokhman menegaskan DPR tidak dapat memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset.
“Jadi memang ada dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” imbuhnya. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang menandai berakhirnya penantian panjang terhadap regulasi tersebut. RUU ini telah diusulkan sejak 18 tahun lalu, sementara Komisi III DPR RI mulai membahasnya secara intensif sejak Agustus 2025. Dalam proses pembahasannya, Komisi III menggelar sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. RUU tersebut juga telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan tingkat I. Selain ketentuan mengenai illicit enrichment, UU ini mengatur perampasan aset hasil korupsi dan sejumlah tindak pidana lain yang memiliki dampak serupa, seperti narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi.
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset





