Mercusuar.co, Purworejo – Dalam beberapa tahun ini di Purworejo kegiatan kepemudaan tidak ada geregetnya. Setiap Organisasi Kepemudaan bergerak dan berkegiatan sifatnya hanya sebatas kepentingan OKP itu sendiri. Dari catatan ini, bertempat di sebuah resto pada Kamis (22/12/22) pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengundang seluruh OKP di Purworejo dalam diskusi bersama dengan DPRD komisi IV dan wadah OKP yaitu KNPI Purworejo.
Sementara itu dalam sambutan pembukaannya Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Purworejo, Stefanus Aanisa Nugroho S.STP., M.SI, mengatakan “ Pemerintah Kabupaten Purworejo memerlukan suntikan motivasi baru dalam menyatukan kegiatan kepemudaan yang beberapa tahun ini tidak terdengar gaungnya. Memang kita tahu, kemarin baru saja kita kena pandemi Covid 19. Tapi setelah itu geregetnya aktifitas kepemudaan hampir dikatakan mandeg,” katanya.
Aan panggilan akrab Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Purworejo menambahkan “ alokasi dana di kabupaten Purworejo kita akui kurang memadai untuk kegiatan kemudaan, namun kami berharap bukan karena itu hingga menjadikan kegiatan kepemudaan ini tidak ada gerakannya,” imbuhnya.
Apalagi jika sampai kepada kegiatan olahraga, “Pemerintah Kabupaten Purworejo kemampuannya sangat terbatas bahkan mengalami kesulitan jika harus mengupayakan atlet bisa layak sebagaimana mestinya (memberi kesejahteraan, memberi pelayanan sebaik-baiknya). Bahkan kita akui banyak atlet Purworejo yang sudah berprestasi ‘hijrah’ ke lain kabupaten. Tapi setidaknya mereka sudah membawa nama Purworejo walau tidak secara langsung. Yang pasti atlet tersebut masih tetap kepunyaan NKRI,“ ungkap Aan.
Sepak terjang kepemudaan memang dirasa kurang dapat dirasakan dan dilihat secara langsung. Hal ini dikatakan Abdullah selaku anggota komisi IV DPRD Purworejo. “Sudah dua tahun ini dana alokasi kegiatan kepemudaan tidak pernah diotak-atik. Artinya apa, para pemudanya lewat OKP masing-masing tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. KNPI sebagai wadah OKP pun tidak pernah mengajukan anggaran. Oleh karena itu perlu dialog bersama KNPI dan OKP untuk merumuskan apa yang akan direncanakan di masa yang akan datang. Katakan di sini KNPI mengadakan semacam musrenbang kegiatan OKP di Purworejo,“ tandas Abdullah.
Musafa, Ketua KNPI Purworejo menuturkan “ di Purworejo ada 21 OKP non partai. Kegiatan mereka biasa dilaksanakan secara mandiri dan ke dalam. OKP yang berlatar belakang keagamaan kegiatannya sesuai dengan misinya. Mereka berkumpul secara eksklusif, sesekali KNPI hadir di situ untuk mengisi kegiatannya. Kita aku terkahir KNPI megajukan APBD yaitu ditahun 2020. Dukungan pihak lain khusunya DPRD lewat komisi IV sangat diperlukan, agar OKP ini bisa melaksanakan kegiatan bersama,” ungkap Safa panggilannya.
Di sessi akhir dialog, Aan berharap “ kegiatan ini jangan disalah artikan bagaimana kita akan menggunakan anggaran, namun mari kita padukan bersama antara KNPI, OKP, dan pemerintah untuk menggerakkan kembali kegiatan kepemudaan di kabupaten Purworejo ini. KNPI bisa mengusulkan kegiatannya, untuk anggaran yang harus mengikutinya itu soal lain, ini jadi tanggung jawab pemerintah yang mengayominya. Buat kegiatan bersama untuk membangun Purworejo dan buka komunikasi antar OKP,“ pungkasnya.(Edi Hidayat)
