PURBALINGGA, Mercusuar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai pengawas dalam penyusunan angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Lembaga wakil rakyat tersebut harus fokus pada tugasnya, bukan tergoda dan terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum.
“Jangan sampai DPRD tergoda, harus sebagai pengawas, bukan menjadi pemain,” tutur Tim Satgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah III, Azril Zah, pada acara Koordinasi dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Paripurna, Jumat sore (11/10/24).
Azril Sah mengatakan, peran DPRD sangat strategis dalam pengawasan dan penyusunan APBD. Menurutnya, dalam penyusunan APBD, DPRD harus berpedoman pada RKPD dan RPJMD. Serta mengikuti kerangka waktu yang telah ditetapkan.
“KPK memiliki MCP <I>(Monitoring Center for Prevention)<P> untuk memastikan perencanaan dan penganggaran APBD tetap termonitor,” ujarnya.
Azril dengan tegas mengingatkan agar tidak menyalahgunakan usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. KPK berharap jangan sampai terjadi jual beli atau pembagian proyek.
“Ini sangat beresiko. Harus dijaga betul,” tegasnya.
Sementara itu, DPRD Purbalingga berkomitmen mendukung gerakan anti korupsi dengan melakukan penandatanganan bersama sebagai komitmen yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan.
Ketua Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan menyatakan bahwa penandatanganan komitmen ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, beberapa poin penting dalam komitmen tersebut meliputi penolakan terhadap gratifikasi, pemerasan, serta korupsi dalam bentuk apa pun yang terkait dengan tugas DPR.
“Selain itu, komitmen ini menegaskan bahwa setiap tahapan proses perencanaan dan penganggaran APBD harus tepat waktu dan terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” ujarnya.(Angga)
