Mercusuar.co, Purbalinga – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga hari ini, Selasa (24/1/2023) melantik 717 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Purbalingga di GOR Indoor Sasana Krida Perwira.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga berpesan PPS jangan sampai menjadi bagian dari konflik, karena Pemilu merupakan ajang konflik legal.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Eko Setiawan mengatakan, mengutip pernyataan Ketua KPU RI, Pemilu adalah ajang konflik yang legal untuk perebutan kekuasaan.
“Kepada PPS, selaku penyelenggara pemilu, saya ingatkan untuk tidak terlibat apa lagi menjadi penyebab konflik tersebut,” tegasnya.
Sementara Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam sambutannya berpesan kepada terlantik untuk menjaga netralitas dan integritas. Harus paham betul apa yang menjadi tugas dan kewajiban PPS. Ada hal-hal yang tidak dimengerti seharusnya ditanyakan.
PPS harus memahami regulasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu 2024, karena akan jadi sumber informasi bagi masyarakat di desa.
Selanjutnya, PPS harus menjalin sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di desa/kelurahan.
PPS memiliki peran penting dan strategis. Menjadi ujung tombak bersentuhan langsung dengan pemilih dan peserta pemilu.
Kunci sukses Pemilu juga dilihat dari angka partisipasi masyarakat. Pada Pemilu lalu angkat partisipasi di Purbalingga mencapai 78 persen, kali ini setidaknya bisa 80 persen.
“PPS, Kades, Perangkat Desa, Forkopimcam harus mensosialisasikan Pemilu 2024. Kades dan lurah harus membantu dan memfasilitasi teman-teman PPS dalam bekerja,” pinta Bupati.
Diketahui, pelantikan anggota PPS tersebut disaksikan oleh Bupati Purbalingga, Forkompinda, Forkopimcam, para Kades/Lurah, dan PPK.(Angga)
