Mercusuar.co, Purbalingga – Diperkirakan pada 2023 mendatang, perekonomian Kabupaten Purbalingga semakin membaik. Asumsi tersebut menyusul keberhasilan vaksinasi dan penurunan kasus aktif Covid-19 pada tahun 2022 ini.
“Tahun 2023, prioritas pertama kami menanggulangi kemiskinan paska meredanya pandemi covid-19,” tutur Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi usai mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Purbalingga 2023 di Operatrion Room Graha Adi Guna, kompleks Setda Purbalingga, Selasa (29/3/2022).
Bupati mengatakan, pandemi covid-19 menghambat upaya pemkab mengurangi kemiskinan. Bukan hanya melambat, angkanya justru meningkat. Karenanya diperlukan kebijakan afirmatif yang menargetkan kelompok miskin dan rentan.
“Angka kemiskinan di Purbalingga pada angka 16,24%, setara 153.010 jiwa dari Total penduduk sebesar 1.095.190 jiwa,” katanya.
Dalam Musrenbang kali ini Bupati Tiwi memaparkan, permasalahan pokok hasil evaluasi hingga tahun 202, isu strategis dan prioritas tahun 2003. Prioritas itu meliputi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kualitas manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, serta peningkatan pelayanan publik dan penguatan Desa.
Tiwi mengakui kemampuan keuangan daerah masih tergantung dari transfer fiskal pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya optimis pendapatan daerah tahun 2023 lebih baik dibandingkan proyeksi Pendapatan APBD Tahun 2022, khususnya yang bersumber dari PAD.
Pendapatan Daerah Purbalingga pada 2023 diproyeksikan sebesar Rp 2.039.052.328.000. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 295.987.871.000 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah.
Sedangkan pendapatan transfer Rp 1.732.254.457.000. Terdiri dari dana transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah. Serta pendapatan lain sebesar Rp 10.810.000.000.(*)
