MERCUSUAR.CO, Jakarta – Bantuan Pemerintah pusat sebesar Rp28,8 Triliun atau 30 persen dari dana desa, yaitu Rp72 triliun telah disalurkan untuk masyarakat.
Faktanya, baru terealisasi sebesar 5,2 juta keluarga penerima bansos. Padahal, seharusnya warga bisa menerima bantuan Rp300 ribu per bulan.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) lamban dalam menyalurkannya.
“Namun, realisasinya baru 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM (keluarga penerima manfaat), di mana mereka bisa mendapatkan Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan,” kata Sri Mulyani pada Rabu, 21 Juli 2021.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat pun meminta para Kepala Daerah untuk tidak menunda atau memendam dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dianggarkan sebagai bantuan masyarakat dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.
“Pemerintah Daerah diharapkan tanggap terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan kondisi krisis yang terjadi saat ini dengan tidak menunda apalagi memendam dana BLT yang sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh rakyat,” katanya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari MPR RI, Jumat, 23 Juli 2021.
Menurut politikus Partai Nasdem itu, penyaluran dana BLT bukan hal baru bagi Pemerintah Daerah.
“Jadi, tidak ada alasan untuk berlama-lama dalam proses pencairan dan distribusi dana bantuan sosial tersebut,” ucapnya.
Lestari Moerdijat berharap berbekal dari pengalaman menyalurkan BLT selama ini, Pemerintah Daerah seharusnya tanggap dan semestinya bergerak cepat dan trengginas dalam mendistribusikan BLT kepada warga yang berhak menerima
Jika ada kendala dalam proses penyaluran, ia meminta Pemerintah Daerah segera mencari tahu sumber masalahnya dan segera menentukan jalan keluar untuk mengatasinya.
“Kita sekarang berada pada situasi pandemi. Jangan sampai kendala yang bersumber pada birokrasi tapi yang jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah berlangsung selama 1,5 tahun dan telah memberikan banyak pelajaran berharga, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan bersama, persoalan bangsa dan negara.
“Pandemi memaksa kita untuk bekerja secara profesional dan cepat tanggap terhadap berbagai permasalahan di sekitar. Jangan sampai ketidakprofesionalan kita memunculkan penderitaan bagi mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan dari negara,” katanya.
Oleh karena itu, distribusi BLT tidak boleh berbelit karena dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menstimulasi daya beli masyarakat yang terpuruk karena krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19
