MERCUSUAR.CO, Jepara – Kapabilitas APIP Kabupaten Jepara (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) mengalami peningkatan signifikan, naik dari level 2 plus ke level 3. Peningkatan ini merupakan hasil dari upaya yang konsisten dalam meningkatkan kinerja dan transparansi, serta mendapatkan bimbingan dari jajaran aparat penegak hukum (APH).
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, mengungkapkan bahwa dalam program koordinasi pemberantasan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meraih nilai rata-rata di atas 90 pada semua indikator yang dievaluasi. “Kemandirian APIP Kabupaten Jepara sudah mencapai level 3 koma,” ujar Edy saat membuka kegiatan penerangan hukum di Gedung Ratu Shima, Rabu (5/6/2024).
Kegiatan penerangan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada perangkat daerah, khususnya dalam memahami dan menjalankan aturan hukum secara lebih baik. Edy berharap melalui kegiatan ini, perangkat daerah semakin teredukasi dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Prestasi Pemkab Jepara tidak hanya terbatas pada peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Jepara . Pemkab Jepara juga meraih berbagai penghargaan atas kepatuhannya pada ketentuan pengadaan barang dan jasa. Salah satu penghargaan tersebut datang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, yang menempatkan Jepara sebagai peringkat pertama dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) barang dan jasa pada tahun 2023. Selain itu, Jepara juga diakui sebagai kabupaten dengan capaian transaksi terbesar melalui toko daring LKPP se-Indonesia.
Penghargaan dari LKPP diberikan langsung oleh Kepala LKPP kepada Penjabat Bupati Jepara di Pendapa RA Kartini. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Jepara sebagai partisipan terbaik dalam program Blangkon Jateng 2023, serta menobatkannya sebagai juara pertama pemerintah kabupaten/kota terbaik yang berkomitmen meningkatkan UMKM melalui program tersebut.
Edy Sujatmiko menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan hukum, termasuk pada titik-titik rawan yang diidentifikasi dalam MCP KPK. “Kami terus mengikuti ketentuan hukum dengan saksama, termasuk pada area-area yang dianggap rawan oleh MCP KPK,” tegasnya.
Dengan berbagai penghargaan dan peningkatan kapabilitas yang telah diraih, Pemkab Jepara diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta meminimalkan risiko terjadinya korupsi.
