Impor Beras Berpotensi Korbankan Petani

WONOSOBO, mercusuar.co – Adanya rencana pemerintah pusat mengimpor beras mendapat berbagai kecaman dari berbagai kalangan. Pemerintah diminta agar lebih mengoptimalkan petani padi di Indonesia dalam upaya menjaga ketersedian pangan dan menjada stabilitas harga. Apabila secara perhitungan memang masih kekurangan, impor adalah langkah terakhir pemerintah pusat. Jangan sampai Impor beras justru akan mengorbankan petani dan menambah jumlah beras di pasaran membludak.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Wonosobo Agus Wibowo mempertanyakan, apakah langkah yang dilakukan pemerintah sudah menghitung kebutuhan penduduk di Indonesia terhadap karbohidrat dalam kurun satuan produksi ke depan. Lalu stok yang ada jumlahnya berapa, barulah jikalau masih kekurangan, sisanya impor.
“Kalau pemerintah memaksakan untuk mengimpor, dampaknya lagi-lagi petani. Karena, jika belum dikalkulasikan secara matang, dipasaran jumlahnya bisa belebih, akibatnya harga beras dipasaran turun, dan petani jadi korbannya,” tuturnya di sela – sela dihubungi mercusuar.co.
Menurut Agus, Impor bukanlah jalan terbaik. Namun, impor beras adalah langkah terakhir apabila pemerintah memang sudah mentok. Sebalikanya, justru pemerintah perlu menggenjor system penguatan pangan terhadap petani.
“Kalau kita mampu kenapa harus mendatangkan beras dari luar Negeri,” tuturnya.
Agus juga menilai jika langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka swasembada pangan sudah sangat bagus. Hanya saja membutuhkan pendampingan yang lebih optimal. Sejauh ini pemerintah sudah memberikan program Alsintan, belum lagi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Hanya saja tata niaga yang perlu dibantu oleh pemerintah. Sebab, petani sudah diberdayakan, tetapi kadang kesulitan dalam memasarkannya,” tuturnya.
Tata niaga yang perlu dibantu, kata Agus ada cara yang terbaik, diantaranya bisa dilakukan melalu koperasi desa, atau bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mengoptimalkan bada usaha milik desa.
“Bisa saja membantu petani dalam mengoptimalkan pemasaran, dilakukan kerjasama antar desa. Dengan membentuk badan usaha milik desa, kemduian badan usaha milik desa ini bekerjasama dengan Bulog,” tutupnya.