Usai Diperiksa Sebagai Saksi, Ilyas Almadani Putra Bupati Karanganyar Tekankan Netralitas ASN

WhatsApp Image 2023 07 27 at 06.23.54
Ilyas Akbar Almadani mendatangi kantor Bawaslu untuk menghadiri undangan pemeriksaan terkait video viral Kepala Disparpora saat senam sehat di Lapangan Alas Tuwo, pada Minggu (22/07) lalu.

MERCUSUAR.CO, Karanganyar – Pemeriksaan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Karanganyar oleh Bawaslu juga menyeret nama putra Bupati Karanganyar Ilyas Almadani.

Ilyas mendatangi kantor Bawaslu untuk menghadiri undangan pemeriksaan terkait video viral Kepala Disparpora saat senam sehat di Lapangan Alas Tuwo, pada Minggu (22/07) lalu. Kepada awak media, Ilyas yang juga Ketua DPD Golkar Karanganyar itu mengaku jika kehadirannya dalam kegiatan Senam sehat tersebut sebagai tamu undangan.

Putra tunggal Bupati Karanganyar itu diundang sebagai Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Karanganyar, karena kegiatan senam sehat itu diselenggarakan oleh Karang Taruna desa setempat.

“Saya hadir karena diundang sebagai Ketua FKKT. Saya juga memberikan doorprize karena saya ikut support doorprize,” ungkap Ilyas usai diperiksa sebagai saksi di kantor Bawaslu Karanganyar, Rabu (26/07) petang.

Terkait video viral itu, Ilyas Almadani membenarkan jika video tersebut saat kegiatan senam sehat di Alas Tuwo. Hanya saja terkait isi sambutan Kadisparpora yang mewakili Bupati Karanganyar, dirinya tidak begitu mengetahui secara persis. “Kalau isi sambutannya silahkan tanyakan sendiri kepada yang bersangkutan. Yang jelas tidak ada kegiatan kampanye saat acara senam sehat tersebut,” terang Ilyas.

Secara pribadi, Ilyas Almadani justru mendukung langkah Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. “Untuk PNS maupun pegawai di pemerintahan agar bersifat netral. Berikan pendewasaan politik kepada masyarakat Karanganyar. Justru ini yang diperlukan. Kinerja Bawaslu sangat bagus untuk memberikan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kampanye,” tandasnya.

Ilyas mengingatkan agar ASN dan semua pegawai yang bekerja di.lembaga pemerintah harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Karanganyar Nuning Ritwanita Priliastuti mengungkapkan, hasil pemeriksaan keterangan dari saksi-saksi menjadi bahan pertimbangan dalam pleno. “Jika hasil pleno ada pelanggaran, Bawaslu akan memberikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara,” ucapnya. (hrn)

Pos terkait