MERCUSUAR.CO, SEMARANG– Politisi Budiman Sudjatmiko akan mengawal peraturan pemerintah (PP) yang menjadi turunan Undang-undang Desa. Peraturan pemerintah sangat urgent menjadi payung hukum dalam pelaksanaan regulasi yang berpihak kepada perangkat desa.
Saat menjadi pembicara di rakorda PPDI Jateng, Budiman menyampaikan perangkat desa harus sejahtera dan hal itu dibutuhkan peraturan pemerintah untuk menunjangnya.
“Saya akan bantu dorong lewat PP,” katanya.
Kepada perangkat desa Budiman menjelaskan sekarang ini pembangunan fisik di desa tidak lagi dibutuhkan. Selain itu masa jabatan 8 tahun bagi kepala desa juga sudah tercapai. Sehingga menurut dia sudah saatnya perjuangan dialihkan kepada perangkat desa.
Peraturan pemerintah dibutuhkan antara lain untuk mengatur tunjangan kinerja perangkat, status perangkat desa sebagai aparatur pemerintahan serta akuntabilitas dan penguatan SDM perangkat desa.
Rapat koordinasi daerah PPDI Jateng salah satunya membahas kondusifitas perangkat desa pasca pemilu 2024. Perangkat desa yang menjadi tulang punggung pelaksanaan tata pemerintahan desa sehari-hari diharapkan solid dan menjaga persatuan di masyarakat.
Ketua PPDI Jawa Tengah Herry Purnomo kepada wartawan Mercusuar Network menyampaikan salah satu yang menjadi bagian penting dalam rakor kali ini adalah menjaga keharmonisan pasca pemilu.
“Sangat tepat salah satunya menjaga persatuan dan keharmonisan perangkat desa di masing-masing wilayahnya,”katanya.
Heryy juga mengatakan sejak pengurusannya berjalan satu ini pengurus PPDI dan anggotanya solid dalam melayani masyarakat. Selain menjaga kondusifitas wilayah, rakorda juga menjadi bagian penting dalam memperjuangkan nasib perangkat desa secara lebih luas.
Sebanyak 29 perwakilan pengurus kabupaten melakukam absensi kehadiran. Mereka berkelompok di tiap-tiap ruangan meja makan berseraham merah kombinasi biru tua berlogo PPDI.
Setelah pembukaan mereka aka langsung berkumpul pada sore hari hingga malam untuk menyampaikan progam kerja 4 tahun mendatang.
