MERCUSUAR.CO, Temanggung – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Temanggung tahun ini ditargetkan sebanyak Rp 25 miliar.
Jumlah ini naik sekitar Rp 10 miliar dari target tahun lalu yang realisasinya mencapai 100 persen sebesar Rp 15 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Temanggung Tri Winarno mengatakan, target PBB sebesar Rp 25 miliar ini terdistribusi dalam 612.000 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung.
“Memasuki bulan kedua ini Alhamdulillah sudah ada beberapa desa yang sudah lunas PBB-nya. Yaitu Desa Langgeng, Kupen dan Tlogo dengan nilai pajak sekitar Rp 1,7 miliar,” katanya.
Tri menuturkan, PPB di Kabupaten Temanggung sudah mulai naik kelas pada 2020 lalu yang konsepnya naik 7 kelas.
Namun, karena pandemi, konsep penghitungannya jadi tetap, sehingga pelaksanaannya bertahap.
Pada 2020 ada diskon 50 persen, kemudian 2021 diskon 40 persen. “Kemudian tahun 2022 ini hitung-hitungannya hanya memberikan diskon 5 persen. Jadi tahun 2022 bisa dikatakan titik nol dilaksanakan naik 7 kelas, karena diskon 5 persen tidak begitu signifikan,” katanya.
Ia menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan agar pembayaran PBB bisa optimal, yaitu dengan membagikan SPPT lebih awal.
Melalui kerja sama dengan kecamatan dan desa paling lambat pada 31 Januari 2022 SPPT sudah terdistribusi di wajib pajak.
Sementara itu Sekertaris Daerah Temanggung Heri Agung Prabowo menyebutkan, wajar saja kenaikan NJOP ke kelas 7 ini membuat kaget. “Sejak 2012 kita tidak menaikan tingkat, padahal fakta dilapangan harga tabah saat ini sudah mahal tapi NJOP tetap rendah, maka dari itu kami tingkatkan,” ujarnya.
Menurut Heri kenaikan ke 7 tingkat tersebuat masih wajar, namun karena masih pandemi maka hal itu masih butuh penyesuian. “Karena pajak itukan hukumnya wajib, berbeda dengan retribusikan pelayanan.” Pungkasnya.
