MERCUSUAR, JAKARTA- Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) segera merealisasikan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Desakan ini muncul dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Otorita IKN di Senayan, Kamis (4/9/2025), yang membahas RKA-KL RAPBN tahun 2026.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pemindahan ASN tidak boleh menunggu terlalu lama. Menurutnya, sudah ada 10 hingga 15 ribu unit hunian yang siap ditempati di IKN, sehingga akan mubazir bila tidak segera diisi.
“Sebelum Desember, pindahkan ASN ke IKN. Kalau menunggu terus, yang ada hanya kemubaziran. Dalam Al-Qur’an jelas, mubazir itu temannya setan,” ujarnya tegas.
Rifqi bahkan meminta agar ASN yang baru dilantik sebagai CPNS bisa diprioritaskan untuk mengisi hunian di IKN. Ia juga mendorong kementerian dan lembaga strategis seperti Kementerian PU, ATR/BPN, maupun BKN agar menjadi gelombang pertama dalam pemindahan.
“Kalau pelayanan BKN ada di IKN, otomatis daerah akan datang ke sana. Itu memberi efek nyata. Karena banyak kepala daerah yang selalu datang ke BKN, mending ke IKN saja,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah berada pada tahap “point of no return” atau sulit dihentikan. Dengan undang-undang dan investasi triliunan rupiah yang telah dikeluarkan, proyek ini tidak mungkin mundur. Karena itu, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret, bukan hanya sekadar menunggu arahan presiden.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menambahkan agar Otorita IKN terus menyampaikan progres pembangunan kepada publik. Menurutnya, transparansi sangat penting untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kelanjutan IKN.
“Kalau tidak disampaikan ke publik, orang makin ragu. Apalagi bangunan yang sudah ada harus segera diisi agar tidak cepat rusak,” ucapnya.
Nada serupa disampaikan anggota Komisi II DPR, Giri Ramanda Kiemas. Ia mengingatkan agar OIKN bersama Kemenpan-RB benar-benar menghitung jumlah ASN yang dipindahkan agar sesuai dengan kapasitas hunian.
“Jangan sampai ASN nanti tercerai-berai tempat tinggalnya. Hunian harus sejalan dengan jumlah pegawai yang dipindah,” katanya.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menjawab bahwa pihaknya sudah menyiapkan skenario pemindahan ASN secara bertahap. Menurutnya, tahun 2025–2029 akan memanfaatkan 25 tower yang sudah terbangun, disusul pembangunan rumah susun ASN.
“Kami sudah berkoordinasi dengan 16 kementerian/lembaga untuk menentukan prioritas pemindahan. Dasarnya adalah amanat konstitusi, RPJMN, dan arahan Presiden,” jelas Bimo.
Bimo menegaskan, pemindahan ASN akan difokuskan pada kementerian/lembaga yang beririsan langsung dengan kebutuhan pembangunan IKN, seperti ATR/BPN.
Sementara itu Kemenpan-RB tengah merancang skema relokasi sekitar 3.500 aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagai bagian dari tahap awal pemindahan pemerintahan pusat.
Dalam skenario awal, sebanyak 16 kementerian dan lembaga telah ditetapkan untuk masuk dalam gelombang pertama pemindahan ke IKN.
“Jumlah ASN yang disiapkan untuk tahap awal ini berkisar 3.500 orang. Itu ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan, ketersediaan hunian, dan kesiapan infrastruktur dasar,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Minggu (3/8/2025).
Basuki menyebut relokasi akan diprioritaskan bagi unit-unit strategis yang menyangkut fungsi inti pemerintahan dan pelayanan publik. Penempatan ASN dilakukan secara bertahap, mengikuti kesiapan gedung kementerian dan sarana hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Basuki menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN tidak akan dihentikan, bahkan akan dipercepat, termasuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif dalam tiga tahun ke depan.
“Dari Istana sudah menyampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat. IKN adalah proyek prioritas nasional yang secara hukum memiliki undang-undang serta anggaran yang sudah disiapkan,” pungkasnya.
