Mercusuar.co, Purbalingga – Ratusan warga kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam Forum Purbalingga Bersatu menggelar aksi damai di depan pendopo Dipokusumo, Senin (29/9/2025). Dalam aksi tersebut, orator aksi menyuarakan gugatan atas ketidakpuasan terkait realisasi janji politik semasa pilkada 2024.
Gugatan yang disampaikan oleh peserta aksi yang notabene adalah pendukung pencalonan Fahmi-Dimas antara lain progres realisasi slogan “Alus Dalane Kepenak Ngodene”, penciptaan 10.000 lapangan kerja baru, program satu desa satu mobil operasional, dana bergulir Rp1 juta per RT dan lain sebagainya.
Gugatan berikutnya adalah sebagaimana yang tertulis pada banner peserta aksi, pemerintah dituntut agar membatalkan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga, usut tuntas pungli Proyek fisik dan non fisik di Kabupaten Purbalingga, evaluasi Tim TPPO (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) Kabupaten Purbalingga, evaluasi rangkap jabatan di tubuh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, BUMD dievaluasi secara keseluruhan, dan evaluasi kinerja semua OPD di Kabupaten Purbalingga.
Koordinator aksi, Slamet Wahidin, menegaskan agar pemerintah daerah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sejak Fahmi-Dimas menjabat Bupati dan wakil Bupati belum melaksanakan janjinya sebagaimana yang digembar gemborkan saat kampanye pada pilkada yang lalu.
“Kepentingan masyarakat harus dikedepankan, jangan dikejar PAD-nya tapi bagaimana masyarakat itu merasa aman, nyaman dan damai termasuk birokrasinya,” katanya.
Bupati Purbalingga Fahmi M. Hanif menyambut baik aksi unjuk rasa yang dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Ia menilai, karakter masyarakat Purbalingga yang terbuka, cablaka (apa adanya), dan demokratis menjadi kekuatan dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
“Pemkab tidak alergi terhadap kritik. Kami justru membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan. Ini akan memperkuat semangat kebersamaan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mendengarkan dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk. Pihaknya juga merespon dengan memaparkan tiga kebijakan strategis yang termasuk dalam tuntutan aksi.
1. Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pertama: Pemkab akan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.13.1/4528/SJ tertanggal 14 Agustus 2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan melakukan evaluasi terhadap Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah bersama DPRD.
Kedu: Pemkab sedang mengkaji penghapusan pengenaan PBB dengan nominal di bawah Rp10.000,00. Harapannya, kebijakan ini bisa meringankan beban masyarakat kecil serta menyederhanakan proses administrasi pajak.
2. Evaluasi Kinerja TPPD
Pemkab akan melakukan evaluasi terhadap struktur dan efektivitas kerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah, agar lebih transparan, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Perluasan Akses Jaminan Kesehatan
Berdasarkan data April-Agustus 2025, UHC (Universal Health Coverage) di Kabupaten Purbalingga telah mencapai 98,02%, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 75,5% dari total penduduk sekitar 1.057.750 jiwa. Capaian UHC Kabupaten Purbalingga telah diperoleh sejak tahun 2022 dan merupakan pencapaian yang pertama di wilayah Banyumas Raya.
Pelaksanaan UHC di Kabupaten Purbalingga akan dioptimalkan untuk memaksimalkan manfaat demi keberpihakan kepada Masyarakat Kabupaten Purbalingga yang belum tercover BPJS Kesehatan.
“Kami menjamin bahwa setiap warga Kabupaten Purbalingga yang berhak akan tetap diusulkan sebagai penerima bantuan iuran melalui skema PBI APBN maupun PBI APBD,” tegasnya
Sementara itu, sebanyak 769 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Mereka dipusatkan di Pendapa Dipokusumo, pintu masuk pendapa dan beberapa titik di sekitar Alun-alun Purbalingga.
Kapolres Purbalingga AKBP Akhmad Akbar melalui Kabag Ops, Kompol Tri Arjo Irianto mengatakan, pihaknya menerjunkan 769 personel gabungan. Gabungan dari Polres Purbalingga, Kodim 0702 Purbalingga, Batalyon 406 Candrakusuma, Lanud JB Soedirman, Satpol PP, Dinhub, Damkar dan Dinkes.
“Juga BKO dari Brimob, Polresta Banyumas dan Polres Banjarnegara,” katanya.
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga diberlakukan untuk antisipasi kemacetan saat pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan antara lain penutupan Jl Jenderal Soedirman sisi barat dari Pertigaan Kompo dan sebelah timur dari perempatan Horas saat massa sudah masuk ke lokasi aksi.
“Penutupan jalan juga dilakukan dari Jalan Jambu Karang dan Jalan Onje menuju alun-alun,” tegasnya.(Angga)
