Avanza dan Innova Terancam Tak Bisa Lagi Isi Pertalite: Pemerintah Siapkan Revisi Aturan

Avanza dan Innova Terancam Tak Bisa Lagi Isi Pertalite: Pemerintah Siapkan Revisi Aturan
Avanza dan Innova Terancam Tak Bisa Lagi Isi Pertalite: Pemerintah Siapkan Revisi Aturan

MERCUSUAR.CO, Jakarta, 30 Mei 2024 – Pemerintah tengah mematangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satu fokus utama dalam revisi ini adalah pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk kendaraan tertentu, termasuk mobil populer seperti Toyota Avanza dan Innova.

Revisi Perpres dalam Pembahasan Intensif
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Erika Retnowati, menyatakan bahwa revisi Perpres 191 masih dalam proses pembahasan di berbagai kementerian dan lembaga terkait. Presiden Joko Widodo sendiri telah menginstruksikan agar revisi ini segera dirampungkan. “Revisi Perpres 191 itu sedang dibahas terus-menerus saat ini, karena terakhir memang ada arahan juga dari Presiden untuk segera diterbitkan,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.

Bacaan Lainnya

Erika menambahkan bahwa keputusan final terkait revisi ini kini berada di tangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah kriteria kendaraan yang diizinkan menggunakan Pertalite serta usulan pembatasannya.

Pembatasan Penggunaan Pertalite dan Uji Coba MyPertamina
Pertamina telah melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah. Dalam uji coba ini, pembeli diharuskan memiliki QR Code yang dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian melalui aplikasi MyPertamina. Sistem ini mencatat aktivitas pengisian bahan bakar setiap harinya.

Bagi kendaraan yang belum terdaftar di aplikasi MyPertamina, petugas SPBU akan mencatat nomor polisi kendaraan ke dalam sistem. Pembatasan juga diterapkan dengan batas maksimal volume pengisian untuk kendaraan roda empat sebesar 120 liter per hari.

Kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc dipertimbangkan untuk dilarang menggunakan Pertalite. Selain itu, motor dengan mesin di atas 250 cc dan mobil dinas pemerintahan, seperti milik TNI dan Polri, juga mungkin hanya diizinkan membeli Pertalite dalam jumlah terbatas.

Daftar Mobil yang Berpotensi Dilarang Menggunakan Pertalite
Berdasarkan kriteria yang tengah dibahas, beberapa jenis kendaraan yang mungkin akan dilarang mengisi Pertalite antara lain adalah semua mobil sport dan berbagai model dari merek-merek terkenal. Berikut daftar mobil yang kemungkinan bakal terpengaruh:

Mercedes-Benz: S 450 4 Matic, Maybach S 560, Maybach S 580, GLE Class, GLE 450 4 Matic AMG Line, GLS 450 4 Matic AMG Line, GLS 600 4 Matic AMG Line
BMW: 8 Series, M3, M4, M5, M8, 740Li Opulence, 840i Gran Coupe M Technic, X5 xDrive40i xLine
Mazda: CX-5, CX-8, CX-9
Honda: Mobilio, HR-V, CR-V, Civic, Accord, BR-V, City Hatchback, Jazz
Mitsubishi: Outlander PHEV, Xpander
Toyota: Innova, Avanza, Veloz, Rush, Vios, Fortuner, Land Cruiser 300, Alphard, Camry
Daihatsu: Xenia, Terios
Suzuki: Baleno Hatchback, Ertiga, Grand Vitara, XL-7
KIA: Grand Sedona, Grand Carnival, Carens
Nissan: Livina, Serena, X-Trail, Juke
Wuling: Almaz RS, Confero S, Cortez 1.8, 1.5 Turbo, Alvez
Hyundai: Staria, Palisade, Santa Fe, Stargazer, Creta
Dampak dan Reaksi Publik
Rencana pembatasan ini memicu berbagai reaksi di masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan yang terdaftar dalam daftar pembatasan. Banyak yang khawatir bahwa pembatasan ini akan meningkatkan biaya operasional mereka karena harus beralih ke BBM yang lebih mahal. Namun, langkah ini juga dianggap perlu untuk mengendalikan konsumsi Pertalite yang tinggi serta mendukung penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Keputusan final mengenai revisi Perpres 191 dan implementasi pembatasan penggunaan Pertalite masih menunggu kepastian. Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian untuk mengurangi ketidakpastian di kalangan pengguna kendaraan.

Pos terkait