Pengelolaan Bumdes Boyolali Jadi Sorotan: Hanya 10 dari 219 yang Masuk Kategori Maju

ilustrasi Pengelolaan Bumdes Boyolali
ilustrasi Pengelolaan Bumdes Boyolali

MERCUSUAR.CO, Boyolali – Kondisi Bumdes Boyolali (Badan Usaha Milik Desa)  menjadi perhatian serius. Dari total 219 Bumdes yang ada, hanya 10 Bumdes yang dikategorikan maju. Sisanya masuk dalam kategori berkembang, pemula, hingga dasar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Yulius Bagus Triyatno, mengungkapkan bahwa meskipun pengelolaan Bumdes sudah diatur dalam perundangan, perhatian dari pemerintah desa (Pemdes) terhadap Bumdes masih kurang. Banyak desa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur daripada pengembangan Bumdes Boyolali.

Bacaan Lainnya

“Banyak desa yang hanya menggugurkan kewajiban membentuk Bumdes, tetapi setelah itu pengelolanya diam saja,” ujar Yulius di sela-sela kegiatan Workshop Pengelolaan Bumdes di Front One Hotel, Senin (27/5/2024). “Jika Bumdes sudah berjalan dan menghasilkan margin keuntungan, sebagian akan masuk ke Pendapatan Asli Desa (PAD). Jadi tidak hanya membentuk Bumdes tanpa tindak lanjut.”

Data dari Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari 219 Bumdes Boyolali, sebanyak 183 masuk kategori perintis, 30 pemula, lima berkembang, dan hanya satu yang maju. Namun, menurut data dari Dispermasdes, klasifikasinya berbeda: 10 Bumdes maju, 18 berkembang, 125 pemula, dan 66 dasar.

“Klasifikasi ini didasarkan pada indikator dari Kementerian Desa (Kemendes). Ada banyak kendala untuk memajukan Bumdes, di antaranya modal, sumber daya manusia, dan terutama kepedulian dari Pemdes,” ungkap Yulius.

Pengelola Bumdes sering kesulitan menentukan jenis usaha yang tepat dan membutuhkan peningkatan kapabilitas, terutama dalam aspek kewirausahaan. Desa yang tidak memiliki daya dukung alam, seperti daerah Boyolali di utara, memerlukan kreativitas untuk menjalankan Bumdes.

“Desa yang berada di tengah hutan atau tidak memiliki sumber daya pendukung pasti mengalami kesulitan. Oleh karena itu, pelatihan seperti ini penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM),” tambah Yulius.

Penyertaan modal untuk Bumdes bisa diambil dari dana desa (DD). Namun, Yulius mengakui bahwa setiap desa memiliki skala prioritas yang berbeda untuk alokasi anggaran.

“Seringkali penyertaan modal hanya dilakukan pada awal pembentukan. Misalnya, Bumdes Gunung mendapatkan modal Rp 5 juta di tahun 2020, tetapi setelah itu tidak ada tambahan modal lagi. Apalagi jika belum ada identifikasi bisnis yang jelas, maka uangnya akan menganggur,” jelas Yulius.

Yulius berharap Pemdes memiliki kesadaran bahwa Bumdes bisa menjadi pilar penting ekonomi desa, seperti BUMN bagi negara. Dengan dukungan yang tepat, Bumdes dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pemasukan desa.

“Dana desa tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga bisa digunakan untuk mendorong ekonomi melalui Bumdes. Ini wajib diatur. Jadi, Bumdes tidak hanya sekadar kewajiban tetapi juga perlu dukungan penuh,” tegas Yulius.

Pos terkait