Banyak Yang Tak Rela Gaji Di Potong Buat Tapera

Ilustrasi Gaji Dipotong buat Tapera
Ilustrasi Gaji Dipotong buat Tapera

 

MERCUSUAR.CO,Jakarta – Berbagai pihak langsung menyuarakan kritik dan keberatannya berkaitan dengan rencana pemerintah yang hendak menerapkan potongan wajib untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam aturan, yaitu PP No 21 tahun 2024, dijelaskan bahwa yang wajib menjadi peserta Tapera adalah pekerja yang bergaji minimal UMR.

Bacaan Lainnya

Kalangan serikat pekerja dan pengusaha sama-sama menolak. Para ekonom juga mengusulkan agar program ini dibuat opsional dan tidak memaksa kepada seluruh pekerja.

Polling digelar sejak, Selasa 28 Mei pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pagi ini tepat pukul 08.30 WIB. Hasilnya, 124 pembaca detikcom mengikuti Polling tersebut. Sebagian besar atau sekitar 103 pembaca detikcom mengaku tidak setuju dengan kebijakan anyar pemerintah tersebut. Hanya sekitar 9 orang pembaca yang setuju dengan rencana pemerintah tersebut.

“waduhhh… cicilan KPR aja skrng naek trs ikutin suku bunga, gila aja klo gaji dipotong lagi buat hal yg ga sy butuhin… klo buat pensiun udah ada bp jamsostek… wahai para juragan negara, kalian duitnya ga ada serinya, lahh kami para pekerja yg gajian tgl 30, tgl 1 udah masuk tgl tua lohh pak… 3% gaji itu buat sy sangat besar dampaknya ketika harus dipotong dan ga bs digunakan dlm waktu dekat, nunggu pensiun… buat bapak ibu juragan mungkin ga ada dampaknya… tolonglah empati dikit… konsep gotong royong bukan kaya gini jg sih… mending pikirin tuhh koruptor hukum mati, penyitaan aset koruptor, pungli berantas, mental arogan pejabat di jalanan… drpd mungutin receh dr rakyat, mending benerin dl itu lah…”

Demikian seperti diungkap Indra, salah satu pembaca detikcom yang mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah menerapkan potongan untuk simpanan wajib tapera tersebut.

Banu Aji, pembaca detikcom yang juga mengaku tak setuju dengan potongan tapera mengatakan, kebijakan tersebut tak benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia membandingkan dengan program BPJS Kesehatan yang sudah jelas manfaatnya. Menurut dia, daripada pemerintah menerapkan pungutan baru, lebih baik pemerintah menambah manfaat pada program yang sudah ada seperti BPJS Ketenagakerjaan.

“kalau BPJS kesehatan masih masuk akal programnya untuk subsidi silang dan manfaatnya jelas. lebih baik program dari BPJS ketenagakerjaan yang dibenahi dan diperkaya, toh programnya saat ini sudah ada yang terkait dengan kepemilikan rumah.”

Pembaca detikcom lainnya mengaku setuju, namun dengan sejumlah persyaratan. Utamanya, pembaca detikcom seperti Yurica Kustiyorini ingin agar pengelolaan dan pemanfaatannya jelas dan transparan serta mudah diawasi.

“Setuju, asal peruntukkannya jelas…dari rakyat & kembali utk rakyat. Jangan sampai nanti ada kasus spt Taspen, jangan dikorupsi. Itu pasti sangat menyakiti hati rakyat yg sudah susah payah harus makin berhemat demi membayar Tapera. Utk saya pribadi yg sudah punya rumah (walau masih kredit juga) ya saya anggap menabung utk nanti bekal pensiun.”

Pos terkait