MERCUSUAR.CO, Ambon – Maraknya isu yang dilempar buzzer soal penamparan Wakil Menteri menjadi focus penting bagi Dewan Pers untuk para wartawan supaya tidak lagi menjadikan media sosial sebagai sumber berita.
“Sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik harus benar-benar diverifikasi dulu kebenarannya sebelum dijadikan berita,” kata Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan dalam forum Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Ambon, Maluku, Rabu, 20 September 2023.
Apalagi, lanjutnya, memasuki tahun politik, karena saat ini media sosial umumnya digunakan oleh pendengung sebagai sarana propaganda dan kampanye.
Menurut dia, pada era keterbukaan saat ini, masyarakat memiliki hak untuk memiliki dan mengakses media sosial, namun di belakangnya ada ‘penumpang gelap’ berupa pendengung bayaran yang melempar berbagai isu.
“Ini menjadi tantangan bagi dunia pers dan wartawan untuk berhati-hati dalam menelaah dan menerima informasi,” kata dia.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan media massa berhati-hati dalam menulis berita mulai dari judul hingga teras. “Wartawan harus turun ke lapangan, memastikan apa yang terjadi, jangan hanya di kantor saja telepon sana-sini, lihat medsos, lalu bikin berita–ini bukan jati diri jurnalis profesional,” kata dia.
Dewan Pers menekankan wartawan juga harus mendidik masyarakat agar terbiasa berbeda pendapat dan menyediakan ruang diskusi di tahun politik ini untuk menerima perbedaan. Maka dia menyerukan untuk mendidik masyarakat supaya dewasa berdemokrasi.
Ia juga mengingatkan agar wartawan berhati-hati memilih narasumber dan menghindari berita yang sensasional. Wartawan juga harus menjunjung tinggi etika dalam bertugas mulai dari penampilan yang baik hingga jati diri profesional, katanya.
