Mercusuar.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, membuka dan memberi sambutan dalam sarasehan tentang dengan tema ‘Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan’ di Hotel Grand Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023) kemarin.
Tampak pula hadir Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga para pembicara dan penanggap diskusi.
Pada kesempatan itu, Mahfud menyampaikan sebuah cerita, pengalaman dengan Menteri ESDM tentang praktik yang melibatkan mafia di berbagai bidang, termasuk di pertambangan.
“Saya dapat laporan kapal seorang pengusaha ditangkap. Padahal Pak Arifin sudah menyatakan semua kapal yang mengangkut batubara sekarang harus dilepas diberi izin keluar lagi karena waktu itu kan ndak boleh keluar lalu beberapa hari kemudian lepas,” ujar dia.
“Kemudian saya telp pak Arifin, setelah itu sorenya kapal itu beserta 126 kapal lain langsung dilepas. Berarti ada 126 kapal ditahan dan dimintai uang untuk berangkat. Situasi tahan mahan bagian dari mafia tambang, administrasi di daerah. Karena dilepas satu, pegawainya jadi takut dan akhirnya dilepas semua,” imbuhnya.
Ini artinya pemerintah pusat sudah jelas kebijakan dan tindakannya terhadap kasus-kasus konkrit, tapi kadangkala di masyarakat masih beranggapan pemerintah itu korupsi dibiarkan kadang kala di bawah masih kayak gitu tidak berubah. Makanya diadakan pertemuan ini.
Ini hanya contoh kecil, tapi praktik seperti ini harus kita berantas untuk ciptakan dunia bisnis dan industri yang bersih dan efesien.(dj)
