MERCUSUAR.CO, Karanganyar – Gabungan Fraksi yang terdiri dari empat partai hari ini mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPRD Karanganyar. Upaya ini sebagai desakan untuk kelanjutan Pokir para anggota dewan yang dipangkas, namun belum menemukan titik terang.
Empat fraksi yang membubuhkan tanda tangan bersama ini adalah Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, serta Fraksi PAN dan Demokrat. Dalam surat tersebut berisi meminta Ketua DPRD untuk bisa memanggil kembali eksekutif, yakni TAPD Kabupaten Karanganyar guna melakukan klarifikasi lanjutan. Yakni tindak lanjut rekomendasi pertemuan tanggal 03 Januari 2023, antara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan TAPD Kabupaten Karanganyar.
“Yang ingin kami mintakan klarifikasi adalah hasil konsultasi TAPD kepada Bupati Karanganyar terkait kejelasan dan solusi POKIR DPRD Kabupaten Karanganyar yang dialihkan saat Penetapan APBD 2023,” kata Ade Eliana Ketua Fraksi Gerindra, Kamis (2/02/2023).
Lebih lanjut Ade menjelaskan, Gabungan Empat Fraksi ini juga ingin menanyakan transparansi data terkait pengalihan POKIR menjadi hibah daerah
sebagaimana yang disampaikan TAPD saat pertemuan dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar. .
Sekretaris Fraksi PKS Darwanto menambahkan, dilantiknya Sekda baru di Pemerintah Kabupaten Karanganyar menjadi momentum semangat baru untuk koordinasi dan komunikasi terkait kejelasan transparansi Pokir yang dipotong. Sebab, sebelumnya para anggota dewan terkendala karena Sekda sebelumnya sudah hampir memasuki paripurna tugas.
“Ketua TAPD adalah Sekda. Dan ini Sekda baru kita jadikan momentum memasukkan surat resmi untuk meminta kelanjutan klarifikasi Pokir sejumlah anggota yang hilang beserta solusinya dan transparansi datanya. Apa yang kami lakukan adalah untuk menjaga marwah DPRD, karena Pokir ini adalah Pokir DPRD,” tandas Darwanto.
Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo usai menerima Gabungan Fraksi yang mengirimkan surat resmi menyebutkan akan menindaklanjuti. Ketua DPRD akan mengirimkan surat secara resmi kepada TAPD, yakni OPD terkait untuk memberikan jawaban sejelas-jelasnya.
“Ya ini sebagai tindak lanjut dari beberapa fraksi yang menanyakan, pengalihan Pokir ini untuk apa, biar nanti TAPD yang menjelaskan. Kita kirim surat kepada mereka untuk menyiapkan jawabannya. Jadi tidak kita undang lagi untuk klarifikasi,” jawab Bagus Selo. (rjl)
