MERCUSUAR.CO, Semarang – Pemerintah daerah perlu menyikapi serius kemunculan klaster Covid-19 di beberapa sekolah usai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM)
Usai kemunculan klaster Covid-19 ini, langkah yang mesti diambil adalah menghentikan dulu PTM dan evaluasi kesiapan sekolah.
Anggota Komisi E DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra, Yudi Indras Wiendarto menegaskan tidak boleh ada egoisme sektoral di masa pandemi ini, karena satu sektor akan berkaitan dengan sektor lainnya.
“Pendidikan merupakan hal yang penting. Tapi di saat pandemi seperti ini, perhatikan sektor kesehatan dan ekonomi. Itu juga penting,” kata Yudi pada wartawan di Ruang Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Rabu 22 September 2021.
Kasus Covid-19 ditemukan di sejumlah sekolah di Jateng, mulai dari Jepara, Blora, Kota Semarang hingga cukup besar di Purbalingga.
Sebelum PTM kembali dijalankan, Yudi mengaku sudah mengingatkan dinas pendidikan agar tak sembrono dalam menerapkan kebijakan tersebut.
“Hentikan dulu PTM, kesiapan sekolah dievaluasi. Kalau memang klaster besar maka PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan dulu semuanya,” tandas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.
Untuk selanjutnya siswa kembali belajar secara online, di mana guru atau tenaga pendidik mesti meningkatkan kemampuan guna memberikan materi dengan kreatif.
Yudi khawatir jika kasus Covid-19 di Jateng yang sudah mulai landai justru akan terpicu naik kembali dengan PTM di sekolah yang belum siap untuk melaksanakannya.
Menurutnya, sekolah yang melaksanakan PTM mesti lebih diperketat. Persoalan vaksinasi adalah wajib bagi siswa yang telah memenuhi ketentuan, guru, maupun keluarga para siswa. Itu menjadi syarat PTM.
“Misalnya, siswanya sudah (vaksin), guru sudah, kalau orang tuanya atau kakek nenek yang tinggal serumah belum vaksin kan ya sama saja membahayakan. Hal-hal inilah yang mesti juga dipikirkan,” ujarnya.
Padahal saat ini tingkat vaksinasi di Jateng masih rendah dan juga belum merata. Untuk itu pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Di sisi lain, ia juga meminta adanya pengawasan protokol kesehatan dengan ketat terutama di pusat-pusat keramaian.
“Kalau perlu, ada semacam CCTV dan terpantau. Hal itu sebagai tolok ukur seberapa patuhkah masyarakat akan protokol kesehatan,” katanya.
